Siaran Pers

KUTA - Lima media siber anggota AMSI terpilih untuk mengikuti Advanced Fellowship Media Sustainaibility 2023 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Internews-USAID MEDIA. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Bali pada 28 Februari hingga 3 Maret 2023 dan dilanjutkan dengan sesi daring pada April hingga Juni 2023.

Lima media tersaring adalah bagian dari 10 media siber anggota AMSI yang telah mengikuti 3 bulan pelatihan pendampingan & pengembangan Media Digital pada Agustus hingga Oktober 2022.

Lima media anggota AMSI itu merupakan Berita Jatim (Jawa Timur), Batam News (Kep. Riau), Pontianak Post (Kalimantan Barat), Times Indonesia (Jawa Timur), dan Berita Manado (Sulawesi Utara). 

Peningkatan kapasitas media hasil dari mentoring  terukur dalam tahap Organisational Capacity Assessment (OCA). Wawancara mendalam dilakukan terhadap media, meliputi aspek: manajemen,  administrasi & tata kelola keuangan, model bisnis, konten website & sosial media. 

Pendampingan tingkat lanjut melibatkan mentor internasional, trainer utama dari Internews: Tim Zunckel (The Regional Media Business Advisor), Titi Kusumandari (Sustainability Officer), dan Elshad Gojayev (Digital Performances). Selain pendampingan, ke-5 media juga menerima pendanaan sebesar Rp 23.000.000 untuk pengembangan media dan penyelesaian proyek lanjutan.

Terkait pelatihan itu, Wakil Ketua AMSI Suwarjono menyatakan, kondisi media digital di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja.  “Disrupsi media telah mengubah lanskap media di tingkat nasional maupun lokal. Terjadi perubahan dalam distribusi konten, audiens media dan aspek teknologi,” katanya saat pembukaan kegiatan di Bali (28/2).

“Situasi itu menuntut perubahan model bisnis agar keberlangsungan media bisa terus terjaga,” tegasnya yang menjadi penanggungjawab program ini. Berbagai cara selama ini dicoba mulai dari model media berlangganan hingga iklan programatic. Akhir-akhir ini media pun sudah mulai menjadi Event Organizer hingga Production House.

Namun, dia menyatakan, saat ini belum ada rujukan kisah sukses media dalam menghadapi situasi itu. Karenanya, setiap media harus mengembangkan kapasitasnya untuk menemukan caranya sendiri untuk berkembang dan beradaptasi. 

Program Manager Internews Indonesia Firmansyah Syamsi menyatakan, program dirancang dengan harapan agar media siber dapat hidup berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kualitas jurnalisme.

“AMSI telah melakukan penyaringan diawali dengan pelatihan dasar  bagi 100 media yang diseleksi menjadi 20. Kemudian, dipilih menjadi 10 peserta di tahap kedua dan kemudian kembali diseleksi hingga terpilih 5 media,” katanya.

Dia berharap, semua media akan dapat menyerap ilmu yang disampaikan dan mengembangkan harapan-harapan bagi medianya masing-masing.

Adapun materi diberikan oleh oleh para profesional yang meliputi aspek pelatihan manajemen media, pengembangan bisnis dan keberlanjutan media. Termasuk di dalamnya adalah aspek teknologi dan penggunaan media sosial.

Narahubung: 

Suwarjono, Wakil Ketua I AMSI dan Penanggung Jawab Program 

Jakarta, MGID sebuah platform digital advertising global bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)  menggelar Media Meet Up, untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkini seputar digital advertising di media siber. Media gathering bertajuk "Unlocking The Potential of the MGID Platform: Strategies to Increase Traffic, Revenue and Audience Engagement" ini menghadirkan Ketua Indonesian Digital Association (IDA) Dian Gemiano, CEO KG Media Andy Budiman, dan Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com Elin Kristanti. Dari MGID Global, hadir VP Publisher Global, Sara Buluggiu.

Sekretaris Jenderal AMSI Wahyu Dhyatmika, saat membuka acara mengatakan peningkatan pemahaman seputar digital advertising, strategi promosi, pemasaran (digital marketing), hingga audience engagement diperlukan sebagai bekal agar media siber dapat bertarung memperebutkan kue iklan di era digital seperti saat ini.

"Diskusi AMSI dan MGID diharapkan dapat membantu media untuk bisa lebih kreatif lagi meningkatkan revenue, menaikkan traffic dan meraih kepercayaan audiens. Kebutuhan media nasional berbasis di Jakarta, berbeda dengan kebutuhan media lokal. Forum diskusi seperti ini diharapkan bisa menjadi jalan mencari solusi," kata Wahyu di Jakarta (22/02/2023).

VP Publisher Global MGID, Sara Buluggiu, menyebut MGID sebagai salah satu advertising publisher global, sangat antusias dan menyambut baik kerjasama dengan AMSI dan media di Indonesia, terlebih dalam mendorong media siber dan bisnis media di Indonesia yang lebih kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi baru. Indonesia menurut Sara, termasuk dalam lima negara besar bagi pasar MGID.

"MGID sebagai platform periklanan global,  melayani dan terus berkomitmen menjadikan media di Indonesia sebagai mitra yang baik dan menyediakan layanan dan berkomitmen  kontribusi pada mitra terkait monetisasi, keterlibatan audiens, dan pertumbuhan bisnis medianya. Kami juga punya panduan bagi keterlibatan komunitas agar konten iklan MGID sesuai harapan dan dapat diterima. Kami punya fitur high safety ranking, yang menjadi komitmen MGID kepada publik,"kata Sara.

Dalam sesi diskusi  di hadapan sekitar 100 pengelola dan pemilik media siber di Jakarta, CEO KG Media Andy Budiman mengatakan, kue iklan dengan porsi sangat besar masuk ke sektor digital, bahkan jauh melampaui pendapatan iklan media elektronik. Media cetak berangsur meredup dan harus banyak menyesuaikan diri dengan situasi era digital saat ini. Sayangnya, kue iklan di sektor digital dianggap timpang karena dikuasai perusahaan teknologi yang bukan perusahaan lokal media seperti Google, metaverse dan lainnya.

"Perbaikan kreatifitas dilakukan Kompas Group agar bisa bersaing dengan global platform seperti Google & metaverse. Konten is King, konten harus relevan dan berharga di mata pembaca (isi & format). Ketika masyarakat melek digital, consumer behaviour shifting ke video. Disrupsi membuat audiens lebih banyak ditarik oleh platform influencer, bukan lagi platform media berbasis jurnalistik. Bisnis model di luar advertising, sudah dilakukan Kompas cetak dengan menggarap konten premium berbayar. Model subscription juga banyak membantu bisnis jurnalisme Kompas," kata Andy.

Ketua Indonesian Digital Association (IDA) Dian Gemiano, mengumpamakan iklan programatik seperti hutan belantara. "Publisher harus memiliki kontrol terhadap traffic publisher ads, pengelola media juga harus mampu menganalisis dengan cermat agar adil dan setara, banyak parameter mulai dari kebijakan, praktik bisnis, pengelolaan konsumen," katanya.

Wapemred Liputan6.com, Elin Kristanti mengatakan, saat ini iklan-iklan native ads yang beredar memiliki garis pembatas yang tipis  antara bisnis dan jurnalistik. Isinya banyak yang bombastis dan dibingkai seolah produk jurnalistik,  "Jangan sampai iklan dibuat bombastis dan membuat pembaca bingung, mana konten editorial dan mana iklan. Ini tentu bisa merusak kepercayaan publik, karena mereka tidak semua paham bahwa itu adalah materi iklan," katanya.

Sebagai asosiasi perusahaan media, AMSI berkomitmen terus mendorong jurnalisme yang berkualitas dan bisnis media yang sehat berkelanjutan. Pertemuan dan berbagi ide antara publisher, advertising agency, dunia usaha, pembaca, industri teknologi global, dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu agenda penting untuk mewujudkan misi AMSI; berkualitas kontennya, sehat bisnisnya.

Jakarta, Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai) mendorong pemerintah dan platform digital, termasuk media sosial menerapkan moderasi konten digital dengan memperhatikan konteks lokal dan menghormati standar internasional tentang hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi. Upaya ini penting dilakukan untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian yang beredar di ranah digital, terutama menghadapi Pemilu 2024.

Koalisi akan menyiapkan rekomendasi konkret menghadapi Pemilihan Umum 2024 ke depan untuk mendorong praktik moderasi konten yang merujuk pada hak asasi manusia. “Di berbagai negara, disinformasi dan misinformasi telah terbukti melahirkan polarisasi politik, mengancam perdamaian, dan bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang nyata. Untuk itu, memastikan ruang publik berisi informasi yang benar melalui praktik penyaringan atau moderasi konten adalah satu keharusan dengan tetap menghormati standar HAM dan kebebasan berekspresi serta memperhatikan konteks lokal,” kata Wijayanto, Ketua Presidium Koalisi Damai saat diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2) di Jakarta.

Diskusi ini diselenggarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan dukungan program UNESCO-EU Project #SocialMedia4Peace dan diikuti 150 peserta daring dan luring. Peserta diskusi merupakan wakil lembaga pemerintah, platform media sosial, masyarakat sipil dan media.

Selain Wijayanto, narasumber yang hadir dalam diskusi ini yaitu Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi), Danny Ardianto (Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia), dan Ana Lomtadze (Head of Communication and Information Unit, UNESCO Jakarta)

Semuel menyampaikan partisipasi masyarakat sipil dalam diskusi moderasi konten perlu terus ditingkatkan, mengingat saat ini moderasi konten masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyelaraskan standar komunitas platform digital dan regulasi lokal. “Saya setuju, algoritma moderasi konten harus memperhatikan konteks lokal,” katanya.

Sedangkan Danny Ardianto menambahkan sebagai salah satu platform digital, Youtube telah berupaya membatasi sebaran konten berbahaya karena menyadari sebaran masif disinformasi dan ujaran kebencian. Meski demikian, ia menyampaikan mengalami tantangan memahami konteks lokal dalam praktik moderasi konten.

“Lima persen moderasi konten melibatkan human moderator, sedangkan 95 persen dilakukan oleh automatic flagging system karena begitu banyaknya konten yang diproduksi kreator setiap hari. Pada beberapa konten tidak bisa hanya bersandar pada mesin tapi perlu kombinasi dengan manusia.”

Ana Lomtadze, mendorong praktik moderasi konten dapat dilakukan secara setara dan transparan antara regulator dan masyarakat sipil. “Kami berharap platform digital setuju membuka ruang komunikasi langsung dengan koalisi masyarakat sipil agar dapat memberikan masukan praktik moderasi konten yang sesuai standar internasional,” katanya.

UNESCO dan EU Dukung Peluncuran Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai)

Sebelum diskusi berlangsung,12 organisasi masyarakat sipil meluncurkan Koalisi Damai, yaitu Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jaringan Gusdurian, ICT Watch, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada, ECPAT Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Yayasan Tifa, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pembentukan koalisi ini diharapkan dapat bekerja dengan pemerintah dan platform digital termasuk media sosial untuk memastikan agar praktik moderasi konten memperhatikan konteks lokal. Koalisi ini juga akan berkontribusi dalam mendorong menciptakan ruang diskusi untuk merumuskan kebijakan moderasi konten yang inovatif dan memperhatikan standar HAM.

Pembukaan peluncuran koalisi dihadiri Valerie Julliand, United Nations Resident Coordinator (UN RC) untuk Indonesia dan Vincent Piket, Duta Besar European Union untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Mereka menyampaikan pentingnya koalisi multipihak yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian.

“Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi yang sesungguhnya tidak akan tercipta. Tanpa moderasi konten, pada kondisi yang dibenarkan dan terdefinisi dengan baik, disinformasi dapat menjadi pemicu kebencian dan mendorong kekerasan,” ujar Valerie Julliard, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (16/2).

Vincent Piket pada kesempatan yang sama menyampaikan, “Upaya melawan mis-disinformasi tidak dapat dilakukan sendiri. Kita harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi, serta mengkampanyekan masyarakat digital yang bertanggung jawab. Koalisi nasional yang diluncurkan ini sangat penting mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah bahaya mis-disinformasi.”

Ide pembentukan koalisi nasional ini berdasarkan riset yang dilakukan UNESCO bekerja sama dengan Article 19 dan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada, merekomendasikan pentingnya menjaga keseimbangan antara masyarakat sipil dan platform, transparansi praktik konten moderasi, pemahaman mendalam konteks lokal, dan mekanisme  regulasi yang memadai serta merujuk pada standar internasional terkait kebebasan berekspresi. Koalisi nasional ini akan memberikan perhatikan pada masalah ini.

“Article 19 menyambut baik upaya masyarakat sipil di Indonesia untuk memastikan kerangka hak asasi manusia dan supremasi hukum ditegakkan di ranah digital. Kami berkomitmen untuk terus membantu stakeholder lokal melakukan advokasi untuk meningkatkan transparansi kebijakan platform,  pengawasan penggunaan algoritma pada sistem moderasi konten dan memperkuat pengguna agar mampu mempertanyakan hasil moderasi konten yang dilakukan platform.” Kata Michael Coster, Asia Digital Programme Manager, Article 19.

Selain di Indonesia, UNESCO saat ini juga menjalankan Program Media Sosial untuk Perdamaian (#SocialMedia4Peace) di Bosnia Herzegovina, Kenya dan Kolombia yang juga akan meluncurkan koalisi serupa. Program ini berlangsung sejak 2021, sebagai bagian dari strategi melawan disinformasi dan menciptakan perdamaian, mendorong transparansi dan ekosistem internet serta mempromosikan akses pada informasi yang akurat sebagai bagian dari barang publik (public goods).

Anggota Koalisi dari Indonesia akan berpartisipasi pada UNESCO Global Conference “Internet for Trust” yang berlangsung di Paris 21-23 Februari 2023, yang akan merumuskan panduan regulasi bagi platform. Koalisi ini juga akan mempresentasikan tujuan dan bertukar pengalaman dengan dari organisasi masyarakat sipil dari Kolombia, Bosnia dan Herzegovina serta Kenya. ***

Narahubung:

Wijayanto, Ketua Presidium Koalisi Damai, 0877-1701-2019

Ana Lomtadze, Head of Communication and Information Unit UNESCO Jakarta ([email protected])

Foto-foto: Courtesy- UNESCO Jakarta

Caption:

Foto Koalisi Damai 1: Peluncuran Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia melibatkan 12 organisasi masyarakat sipi berlangsung di Jakarta, 16 Februari 2023

Foto Koalisi Damai 2: Narasumber diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2) di Jakarta. Dari kiri ke kanan para pembicara: Wijayanto (Ketua Presidium Koalisi Damai), Danny Ardianto (Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia), Ana Lomtadze (Head of Communication and Information Unit, UNESCO Jakarta), Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi), dan moderator: Citra Dyah Prastuti (Pemimpin Redaksi KBR.id)

JAKARTA (6/2): Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Ini adalah produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Anggota Dewan Pers yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Presiden dalam kesempatan ini didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sedangkan Ninik didampingi anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Sapto Anggoro, Tri Agung Kristanto, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana.

Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40/1999 tentang pers.

“Dalam hal media sustainability ini Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,” kata Ninik.

Dalam kesempatan ini, Presiden memastikan diri akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Februari 2023.

“Saya akan hadir di HPN Medan,” kata Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden mendapat laporan dari anggota Dewan Pers berkaitan dengan penggantian pengurus pasca wafatnya Prof Azyumardi Azra,  serta laporan mengenai indeks kebebasan pers dan perkembangan media sustainability.

Mengenai kebebasan pers, menurut Presiden itu sudah selesai. “Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting,” tegas Jokowi.

Presiden juga menaruh perhatian besar pada platform global dalam konteks menjaga keberimbangan dan keadilan yang mesti diantisipasi. “Perkembangan teknologi artifisial inteligent (AI) harus terus diperhatikan oleh pers,” kata Jokowi mengingatkan.

Sehubungan dengan terjadinya tindak penipuan yang mengatasnamakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada tanggal 26 dan 29 Januari 2023 oleh pihak yang memakai nomor WA 089602549384 dan 082169829759, dengan modus menakuti-nakuti tindakan pencemaran nama baik oleh korban dan dilanjutkan dengan permintaan sejumlah uang, dengan ini Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia menyatakan bahwa:

• Meminta pelaku menghentikan tindakan penipuan yang dilakukan karena melanggar hukum dan merugikan nama baik organisasi AMSI.
• AMSI tidak pernah menjadi "polisi" atas dugaan tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan masyarakat baik di media sosial ataupun medium lainnya yang menjadi wilayah yurisdiksi penegak hukum.
• AMSI tidak pernah mengadakan pemungutan uang dalam kegiatan apapun kepada publik apalagi dengan dalih agar dibebaskan dari kasus hukum apapun.
• Kepada media ataupun perorangan kami menghimbau untuk tidak meladeni dan lebih berhati-hati dengan berbagai bentuk broadcast yang diakhiri dengan memungut biaya dengan mengatasnamakan AMSI. Laporkan setiap tindakan penipuan yang mengatasnamakan AMSI ke nomor WA Center AMSI di nomor 0812-8470-0300 atau email ke: [email protected]
• Mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku penipuan yang mengatasnamakan AMSI.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Terima kasih.

Jakarta, 31 Januari 2023

Wenseslaus Manggut
Ketua Umum AMSI

Tembusan:
Polda Metro Jaya

Untuk pertama kalinya, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar award sebagai ajang penghargaan bagi media siber nasional dan media siber lokal terbaik.

Event yang bertajuk AMSI Award 2022 ini terdiri dari 16 kategori untuk media nasional dan lokal dan dilaksanakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (23/11) malam.

Ketua Panitia Adi Prasetya mengatakan, kegiatan ini digelar AMSI sebagai “selebrasi” atau “wisuda” atas apa yang telah dicapai media siber anggota AMSI dua tahun terakhir.

“Kita sama-sama sudah melewati masa sulit yakni masa Covid-19. Dua tahun jadi masa yang sulit namun sebagai media, tetap berupaya hadir dan eksis menyajikan konten berkualitas,” ujarnya.

AMSI Award 2022 dibangun sebagai provokasi untuk hal-hal yang lebih baik lagi.

“Semoga ajang AMSI Award ini bisa menjadi penyemangat agar media anggota AMSI ke depannya semakin lebih baik dan sehat secara bisnis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengaku AMSI hadir lima tahun lalu di tengah gelombang hoaks seperti air bah. AMSI, sambungnya, sadar dengan memetakan persoalan di internal salah satunya yakni konten.

“Hadirnya AMSI Award 2022 ini sebagai jawaban bahwa media anggota AMSI masih tetap memberikan konten-konten terbaik, meski menghadapi masa sulit. Ini saatnya kita absen diri,” katanya.

Asmono Wikan, Anggota Dewan Pers periode 2022 – 2025 yang hadir dalam ajang AMSI Award 2022 yang dikemas sebagai gala dinner tersebut mengaku mengapresiasi kegiatan AMSI ini.

Hal itu, kata Asmono, sebagai pendorong agar anggota AMSI sadar betul untuk memberikan konten dan informasi aktual dan sehat kepada masyarakat.

“Atas nama dewan pers, kami memberikan apresiasi atas kinerja AMSI dan memberi penghargaan setinggi-tingginya atas upaya memajukan media-media baik nasional maupun lokal,” ujarnya.

Sebanyak 121 media baik nasional maupun lokal yang merupakan anggota AMSI mengikuti ajang AMSI awards ini.

Adapun juri terdiri, Yosep Adi Prasetyo, Ignasius Haryanto, Ninik Rahayu, Eric Sasono dan Kristy Nelwan.

Berikut para pemenang AMSI Award 2022:

Media Lokal

•  Kategori media dengan pertumbuhan konten terbaik: Tribun Kaltim
•  Kategori media dengan pertumbuhan bisnis terbaik: BeritaJatim
•  Kategori media dengan inovasi teknologi terbaik: HarapanRakyat
•  Kategori media dengan distribusi konten terbaik: WartaBromo
•  Kategori media dengan inovasi konten audio dan video terbaik: Sukabumi update
•  Kategori media dengan desain website terbaik: BeritaBeta
•  Kategori media dengan pengelolaan manajemen terbaik: Solopos
•  Kategori media dengan pertumbuhan brand terbaik: BeritaJatim

Media Nasional

•  Kategori media dengan pertumbuhan konten terbaik: Tempo
•  Kategori media dengan pertumbuhan bisnis terbaik: Hukum online
•  Kategori media dengan inovasi teknologi terbaik: Suara
•  Kategori media dengan distribusi konten terbaik: The Conversation
•  Kategori media dengan inovasi konten audio dan video terbaik: KBR
•  Kategori media dengan pengelolaan manajemen terbaik: Hukum Online
•  Kategori media dengan pertumbuhan brand terbaik: HaiBunda.

JAKARTA - Gelaran event Indonesian Digital Conference (IDC) 2022 yang digagas Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) resmi dilaksanakan di Ballroom 1 Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Kegiatan yang akan berlangsung dua hari itu, dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki, dan dihadiri para pengurus AMSI dan Ketua AMSI se Indonesia.

Ketua AMSI Wenseslaus Manggut selaku tuan rumah mengaku sangat senang dengan pelaksanaan IDC 2022 yang dilaksanakan tahun ini. Pasalnya, event yang ketiga kali dilaksanakan ini bisa dihadiri secara lakukan secara offline dan virtual.

"Ini gelaran yang ketiga dilaksanakan. Sebelumnya dilaksanakan secara offline karena adanya pandemi Covid-19. Sehingga, dengan event kali ini diharapkan bisa mendatangkan angin segar utamanya industri media," ujarnya.

Wenseslaus menjelaskan, saat ini ada sebanyak 412 anggota AMSI yang tersebar di pelosok Nusantara. Para anggota AMSI ini merupakan pelaku industri media yang 75 persen diantaranya termasuk dalam industri UKM.

"Dapat saya laporkan kepada bapak Menteri Koperasi dan UKM, bahwa mayoritas anggota kami, utamanya di daerah adalah media yang masih tergolong dalam Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga, perlu perhatian penuh terhadap jalannya industri media tersebut," terangnya.

Disampaikan pula, saat industri media online sangat berbeda dengan konvensional. Sebab, untuk media online tidak bisa lagi dipantau dari hulu ke hilir.

"Kalau media konvensional kita masih bisa memantau mulai dari redaksi, percetakan, hingga pemasaran dan loper. Semuanya bisa kita pantau. Tetapi media online sangat berbeda dan tidak bisa terpantau secara keseluruhan. Dari hulu ke hilir," tambah Wenseslaus Manggut yang juga Chief Content Officer (CCO) Kapanlagi Youniverse.

Ditambahkan lagi, ada problem kualitas dan ekosistem yang mempengaruhi industri media tersebut. Sehingga, sambungnya, AMSI sebagai wadah dari media online perlu untuk masuk ke dalam ekosistem itu sehingga bisa membantu anggotanya.

"AMSI harus masuk ke dalam ekosistem itu sehingga insustri media perlu disehatkan. Salah satunya kami akan membentuk agency bisnis sendiri untuk memastikan agar konten berkualitas dan tetap mendapat revenue," terangnya lagi.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki yang membuka secara resmi IDC 2022 berharap, ke depannya bisnis media bisa ditata dengan baik hingga menjadi bisnis media yang sehat.

"Kita harapkan AMSI sebagai wadah media online bisa terus eksis dan menjalankan bisnis media yang sehat dan berkualitas. Diharapkan media dapat selalui promosikan program pemerintah khususnya terkait UMKM," imbuhnya.

Event IDC 2022, dilaksanakan dalam enam sesi dengan tema soal industri, media, keuangan, telekomunikasi, periklanan, dan isu tentang perlindungan data pribadi. Semua mengacu pada tema utama “Web 3.0, Peluang dan Tantangan Model Bisnis di Era Digital”.

Hari pertama IDC akan diakhiri dengan penandatanganan kerjasama AMSI dengan Huawei Tech Investment Indonesia, untuk memperkuat kemampuan TIK, cloud computing, cyber security, AI, dan hal-hal yg terkait dengan cyber security.

Jakarta – Dunia terus bertransformasi menjadi kian digital. Bahkan, digitalisasi di hampir semua aspek kehidupan saat ini seperti ekonomi dan bisnis, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, media dan komunikasi, dan masih banyak kegiatan lainnya berubah demikian cepat meninggalkan cara lama. Seolah semua berlomba adu cepat menuju dunia digital, dunia virtual. Petaka Pandemi Covid-19 seolah menjadi katalisator percepatan transformasi digital.

Dalam waktu-waktu mendatang, kita akan terbiasa mendapati sekolah, rapat, pergi ke bank, transaksi kripto, kunjungan dokter, menambang emas di perut bumi, membaca berita atau bahkan bertamu ke rumah saudara melalui “alam virtual”. Dunia nyata yang kian hadir sebagai dunia maya dengan dimensi yang bisa dirasa.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, IDC 2022 menjadi agenda besar tahunan AMSI untuk menjadi cermin reflektif atas apa yang sedang dan akan terjadi di luar, tentang berbagai tren dan fenomena terkini di dunia digital.

“IDC itu ajang kita bisa berefleksi diri, kita sekarang ada dimana, siapa teman atau partner bisnis yang harus kita jaga, teknologi macam apa, dan gelombang yang akan datang seperti apa, supaya kita antisipasi lebih dini,” ujar Wens, yang juga CCO Kapanlagi Youniverse.

Namun, menurut Wens, sedikit berbeda dengan IDC tahun-tahun sebelumnya yang fokus pada tema-tema outward looking, pada konferensi yang akan digelar secara hybride ini, IDC 2022 akan diwarnai juga dengan tema-tema yang inward looking.

“Kita sedang memasuki fase bangkit dari keterpurukan masif akibat pandemi Covid 19. Dampaknya terasakan sekali oleh teman-teman media, sehingga kita perlu juga membahas beberapa topik “dalam negeri” seputar isu media sustainability. Bagaimana soal-soal publisher right, soal-soal digital advertising, keamanan data, regulasi negara, dan juga model-model bisnis baru yang tak melulu bicara soal traffic atau pageviews,” tambah pria yang akrab disapa Kak Wens.

Gelaran IDC 2022 nanti akan digelar di Hotel JS Luwansa, HR Rasuna Said Kuningan Jakarta pada 22-23 November 2022, dan berlangsung secara hybride.

“Karena masih suasana pandemi, maka kami pilih opsi hybride. Peserta yang hadir secara offline, kami batasi hanya 150 orang. Sudah terisi pendaftar, termasuk oleh para pemimpin redaksi pengurus AMSI dari Aceh sampai Papua. Sekarang masih bisa mendaftar sebagai peserta online. Silakan buka web resmi AMSI atau akun medsos AMSI untuk klik link pendaftaran. Kalau pun tidak sempat, nanti tetap bisa menyimak lewat akun youtube resmi AMSI dan akun youtube media-media anggota AMSI yang juga menyiarkannya dari 24 wilayah di Indonesia,” kata Adi Prasetya, Ketua Panitia IDC dan AMSI Awards 2022.

Menurut Adi Prast, baik peserta onsite maupun online tidak dipungut beaya. Masyarakat dari kelompok profesi, mahasiswa, dan komunitas apapun, masih bisa mendaftarkan diri sebagai peserta online. Rangkaikan IDC dan AMSI Awards 2022, bisa terselenggara berkat dukungan penuh dari USAID dan Internews. Juga karena dukungan para sponsor seperti PT Astra International Tbk, Jixie, PT Huawei Tech Investment, PT Astra Honda Motor, PT Link Net Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Pada IDC 2022, panitia telah menyiapkan enam sesi dengan tema soal industri, media, keuangan, telekomunikasi, periklanan, dan isu tentang perlindungan data pribadi. Semua mengacu pada tema utama “Web 3.0, Peluang dan Tantangan Model Bisnis di Era Digital”. Sesi-sesi dan pembicaranya bisa disimak di website resmi AMSI, www.amsi.or.id atau di akun Instagram resmi AMSI. Sejumlah menteri kabinet, CEO, direksi, maupun praktisi dari berbagai bidang telah mengkonfirmasi akan hadir menjadi pembicara.

“Kami juga masih menunggu konfirmasi dan mengharap Presiden RI, Bapak Joko Widodo berkenan hadir dan membuka rangkaian acara IDC dan AMSI Awards 2022,” tambah Adi Prast, yang juga Direktur Eksekutif AMSI.

Di sela-sela acara IDC 2022, AMSI juga akan diwarnai dua agenda penting, yakni peluncuran perusahaan advertising agency yang didirikan sebagai lembaga profit center milik AMSI dan penandatanganan kerjasama AMSI dengan PT Huawei Tech Investment. Kesepakatan kerjasama ini akan membuka peluang media-media anggota AMSI di 24 wilayah, mendapatkan transfer pengetahuan dan teknologi seputar teknologi informasi, internet, cloud computing, artificial intelligent, cyber security, dan lain-lainnya.
Puncak dari IDC 2022 akan ditutup dengan Dinner AMSI and Friends dan Malam Penghargaan AMSI Awards 2022. Ajang penghargaan ini akan menjadi selebrasi bagi 15 media terbaik AMSI baik media lokal maupun media nasional yang sudah dinilai oleh dewan juri; Yosep Adi Prasetyo (Ahli Hukum Pers, sebagai ketua), Ninik Rahayu (Anggota Dewan Pers), Ignatius Haryanto (Peneliti Media UMN), Eric Sasono (Chief of Party Internews), dan Kristy Nelwan (Head Cormomm PT Unilever) masing-masing sebagai anggota.

“Sebagai ketua dewan juri, saya mengapresiasi upaya AMSI untuk penyelenggaraan AMSI Awards. Harapannya bisa memberi motivasi dan inspirasi bagi media-media siber di Indonesia dan media pada umumnya untuk terus menjadi media yang konsen terhadap kualitas jurnalisme dan bertumbuh sehat secara bisnis. Kita bisa banyak belajar dari para peserta. Siapa peraih Awardnya, tunggu tanggal 23 November,” jujar Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Juri AMSI Awards 2022

Untuk Keterangan lebih lanjut silakan hubungi:

Panitia IDC dan AMSI Awards 2022

Adi Prasetya
HP 0818974660

Astrid Farma Putri (Pendaftaran IDC 2022)
082110197186

Sarah Ervina (Pendaftaran AMSI Awards 2022)
082125403518

Link Pendaftaran peserta IDC 2022 secara online:

Yogyakarta - Memasuki tahun politik, media harus hati-hati dan waspada dengan maraknya mis dan disinformasi. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) kini mengembangkan jurnalisme pre-bunking yang akan mengantisipasi berita-berita hoaks sebelum menyebar ke masyarakat.

“Pre-bunking menjadi metodologi baru untuk menghalau mis dan disinformasi. Jika dulu ada Debunking atau penyanggahan, pelatihan Pre-Bunking ini merupakan preventif. Media anggota AMSI akan memberikan tips dan konten ke masyarakat untuk lebih kebal terhadap hoaks,” kata Direktur Eksekutif AMSI, Adi Prasetya saat membuka Training Pre-Bunking untuk Memperkuat Kapasitas Tim Cek Fakta Media, Jumat (4/11/2022). Pelatihan yang diikuti 30 perwakilan media yang ada di Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Adi Prast, jurnalisme pre-bunking ini jadi bentuk tanggung jawab media sebagai clearing house, memberi informasi jernih. Apalagi jelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, biasanya akan banyak hoaks yang beredar. Media harus mengambil peran preventif untuk menangkal hoaks atau mis dan disinformasi.

Adi Prasetya mengatakan, dulu media seperti pemadam kebakaran. Kalau ada kabar bohong telanjur menyebar dan dipercaya masyarakat, baru kemudian media meluruskan melalui cek fakta. Sekarang pendekatan yang dilakukan ditambah, selain cek fakta, pre-bunking jadi strategi baru untuk mencegah sebelum hoaks menyebar. Ini lebih efektif.

Selama tiga hari peserta dilatih teori pre-bunking dan bagaimana memanfaatkan banyak tools untuk melakukan verifikasi informasi dalam bentuk artikel, foto, maupun video. Juga memproduksi dan mendistribusikannya secara optimal ke media sosial.

Pelatihan Pre-Bunking ini menjadi strategi baru yang dikembangkan koalisi cekfakta.com, yang terdiri dari AMSI, AJI, dan MAFINDO, dengan mendapat dukungan penuh oleh Google News Initiative.

Suwarmin, Koordinator AMSI Wilayah Yogyakarta, Jateng, Jatim, Bali, dan NTB mengatakan, jelang tahun politik, banjir informasi akan sangat riuh. Pelatihan pre-bunking untuk media-media anggota AMSI menjadi sangat penting untuk menghadirkan fakta sesungguhnya melalui berita.
“Semoga training ini punya manfaat untuk peserta maupun media-media anggota AMSI,” kata Suwarmin.

Pada pelatihan di Yogyakarta ini, AMSI menghadirkan trainer dan fact checker Andre Yuris dan Bayu Wardhana. Sebelumnya, pelatihan serupa telah digelar di Jakarta dan Manado Sulawesi Utara. Menyusul pelatihan serupa akan digelar di Bandung, Jawa Barat, dan terakhir di kota Batam pada pertengahan November mendatang.

Jakarta – Sebelum membuat berita bahaya hoaks dan bagaimana menggugah partisipasi publik dalam pencegahan dan kebal berita hoaks, awak media harus terlebih dahulu belajar dan memahami jurnalisme Pre-Bunking. Pre-Bunking adalah serangkaian tindakan proaktif yang dilakukan sebelum berita hoaks menyebar di masyarakat. Demikian benang merah Pelatihan Pre-Bunking untuk jurnalis media anggota Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

“Ibarat vaksinasi, jurnalis perlu memvaksin diri terlebih dulu, sebelum memberi vaksin kepada publik. Dengan cara itu, barulah bisa tercapai masyarakat yang kebal terhadap hoaks,” ujar Wakil Ketua AMSI, Irfan Junaedi saat membuka Pelatihan Pre-Bunking, di Jakarta.

Irfan menyebut pelatihan Pre-Bunking ini sangat penting karena Indonesia sebentar lagi akan menggelar Pemilu Serentak pada tahun 2024. Mengutip data Bawaslu, Irfan mengatakan, pemilu 2024 akan diikuti oleh 60% pemilih pemula. Anak muda yang kebiasannya memakai medsos untuk mendapatkan berita dan informasi. “Kalau kemudian yang dikonsumsi anak-anak muda ini adalah berita hoaks, kan sangat berbahaya. Bisa menganggu keberlangsungan pemilu dan bahkan gesekan sosial. Ini tidak boleh kita biarkan. Jadi media harus mengisi ruang-ruang di medsos dengan berita yang terverifikasi. Karena itulah kita perlu belajar pre-bunking. Terinternalisasi dulu ya, sebelum nulis soal bahaya hoaks,” ujar Irfan.

Sementara itu, Koordinator AMSI Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan, Ronny Kusuma menyatakan, media tak boleh lagi sungkan-sungkan mengambil peran lebih besar dan lebih masif di ruang-ruang medsos demi mencegah merebaknya hoaks, terutama dalam tahun-tahun politik menjelang Pemilu. “Jangan sungkan-sungkan. Faktanya, sekarang orang mendapat informasi pertama dari medsos. Karena itu, jurnalisme cek fakta harus mengisi ruang-ruang itu. Kita sebar konten-konten sehat di sana sebelum terjadi hoaks,” kata Ronny.

Pelatihan Jurnalisme Pre-Bunking ini digelar di Jakarta, 1-3 November 2022. Pelatihan yang diikuti oleh 21 jurnalis dari 21 media ini menjadi pelatihan kedua, dari lima seri pelatihan serupa yang digelar oleh AMSI. Peserta dilatih teori Pre-Bunking dan bagaimana memanfaatkan banyak tools untuk melakukan verifikasi sebuah berita atau informasi. Juga memproduksi dan mendistribusikannya ke media sosial. “Dulu ibaratnya kita seperti pemadam kebakaran. Berita hoaks sudah menyebar, dipercaya masyarakat, dan mungkin sudah membawa akibat kerusakan. Barulah kita luruskan dan memuat penyanggahan De-Bunking.

Hasilnya dianggap kurang efektif. Makanya, sekarang kita perlu strategi baru, Jurnalisme Pre-Bunking, mencegah,” kata Direktur Eksekutif AMSI, Adi Prasetya, yang mensupervisi selama pelatihan berlangsung. Pelatihan Pre-Bunking ini menjadi strategi baru yang dikembangkan koalisi cekfakta.com, yang terdiri dari AMSI, AJI, dan MAFINDO, dengan mendapat dukungan penuh oleh Google News Initiative. Dulu metodenya hanya DeBunking, alias jurnalisme periksa fakta untuk penyanggahan atau penjelasan terhadap berita hoaks, mis/disinformasi yang telanjur sudah beredar di masyarakat.

Pada pelatihan di Jakarta ini, AMSI menghadirkan trainer dan fact checker Nurfahmi Budi (KLY Group), Marashak Edho Sinaga (Jubi.com), dan Andre Yulis (Tempo). Sebelumnya, pelatihan serupa telah digelar di Manado Sulawesi Utara. Menyusul pelatihan serupa akan digelar di Bandung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir di kota Batam pada pertengahan November mendatang.

Sebanyak 111 Humas Pemerintah yang tergabung dalam Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) menulis sebuah buku tentang Presidensi G20 Indonesia. Buku ini merupakan dukungan konkrit Iprahumas dalam menyukseskan dan membumikan narasi positif perhelatan internasional tersebut.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo yang diwakili Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Hasyim Gautama menyambut baik peluncuran Buku ini. "Peluncuran buku ini merupakan bentuk dukungan dan peran nyata Pranata Humas dalam mengglorifikasi G20 di Indonesia," ujarnya di Jakara, 29 Oktober 2022.

Peran Humas Pemerintah dalam menjalankan berbagai bentuk komunikasi publik terkait Presidensi G20 Indonesia sangat besar. "Berbagai narasi yang sifatnya high level dan substansif dengan tujuan to inform dan narasi yang membumi, ringan, dan menggelitik dengan tujuan to build awareness telah digaungkan," tambah Hasyim.

Menuju acara puncak KTT G20 di Bali yang akan berlangsung beberapa pekan lagi, glofirikasi narasi G20 harus semakin gencar dilakukan. "Geliat kampanye Presidensi G20 diharapkan semakin memenuhi ruang-ruang publik untuk mengamankan sentimen positif terhadap penyelenggaraan G20 di Indonesia, yang menjadi tujuan kita bersama adalah menciptakan nation branding," ungkapnya.

Menanggapi buku ini Coach ASN Menulis Fathurrohman menyampaikan bahwa menulis tema G20 merupakan hal yang menantang. "Pranata Humas berusaha sekeras mungkin untuk mengangkat isu G20, kami melihat ini merupakan hal yang sangat positif," ucapnya.

Lebih lanjut, Fathur mengapresiasi 111 karya tulis tentang Presidensi G20 Indonesia ini. "Kalau kita baca itu enak, mengalir. Apalagi kalau temanya sesuai dengan isu G20, seperti isu digitalisasi, isu kesehatan, dan isu energi terbarukan," pujinya.

Sekretaris Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jakarta, Yulis Sulistiawan menyampaikan ada sebuah tulisan Pranata Humas yang menggambarkan tentang toleransi dan moderasi dari kisah seorang staf hotel dan pembalap MotoGP. "Bagaimana seorang staf di hotel mendoakan seorang pembalap dan menjadi juara di MotoGP. Meskipun berbeda agama dan rasnya," tutur Yulis.

Ia berpesan seorang Pranata Humas dapat bekerja layaknya staf hotel tersebut, yaitu bekerja dengan sepenuh hati. "Totalitas bekerja, kita memberikan pelayanan terbaik. Tidak memedulikan dari suku dan agama manapun, tapi dia melayani dengan baik dan penuh kehangatan," ajaknya.

Pengurus Departemen Kemitraan dan Hubungan Internasional AMSI, Amrie Hakim memberikan tips dalam menulis isu G20 agar lebih dekat dengan masyarakat. "Bagaimana menyampaikan sesuatu yang menurut persepsi masyarakat itu sulit, menjadi hal yang mudah dimengerti," paparnya.

Salah satu tips menulis yang dapat dipraktekkan adalah menghubungkan sebuah narasi dengan drama Korea (Drakor). "Jadi, kita menyampaikan beberapa topik, berkaca pada Drakor yang kita anggap relevan dengan message yang mau kita dorong, supaya masyarakat memahami," pungkas Amrie.

Ketua Umum Iprahumas Thoriq Ramadani menyampaikan bahwa pembuatan buku ini merupakan bagian dari Program Kerja Nasional Pengurus Pusat Iprahumas periode 2022-2024. Ia berharap buku ini menjadi sumbangsih bagi kemajuan kehumasan Pemerintah.

"Semoga buku ini menjadi sumbangsih kemajuan kehumasan Pemerintah secara khsusus, bagi kehumasan tanah air dan global secara umum. Semoga menjadi sebuah legacy kesukesan atas penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia,” harapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Kerja Sama dan Riset Iprahumas Winda Eka Putri, “Pembaca mengetahui dan mengenal lebih dekat warna-warni aktivitas Humas Pemerintah baik yang berhubungan langsung dengan pekerjaan mereka maupun gagasan terkait Presidensi G20.” Sebagai informasi, buku ini mengulas tema yang menarik, seperti digitalisasi, jejaring dan kolaborasi, kesehatan, Pranata Humas berkelas, dan transisi energi.

Contact Person:
Ketua Umum Iprahumas, Thoriq Ramadani (0817 0378 0000)
Ketua Bidang Kerja Sama dan Riset Iprahumas, Winda Eka Putri (0813 2212 9270)

Jakarta-Kalangan masyarakat pendidik, orang tua, jurnalis, pengamat pendidika dan pegiat literasi digital sepakat sekolah dan kampus memberi pengajaran atau literasi materi cek fakta dan literasi media.

Alasannya, hoaks, kabar bohong dan fitnah marak beredar di masyarakat. Materi cek fakta itu diyakini sebagai imunisasi bagi siswa dan mahasiswa agar mereka tahu membedakan fakta dan hoaks yang bertebaran melalui gawai dan piranti digital lainnya.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Jakarta, Senin-Selasa (24-25/10/2022).

AJI, AMSI, dan Mafindo didukung Google News Initiative memiliki platform cekfakta.com yang berisi cek fakta terhadap hoaks di masyarakat. Untuk melebarkan jangkauan edukasi soal cek fakta ini, perlu memasukkan materi cek fakta ke sekolah dan kampus. “Tujuannya untuk mengembangkan nalar kritis siswa dan mahasiswa. Apa yang harus mereka lakukan saat menerima informasi, sehingga mereka memiliki skill memilah mana hoaks, mana fakta. Tidak mudah terlena oleh informasi yang mereka terima dari medsos maupun media perpesanan,” ujar Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo, Selasa.

Advokasi kebijakan
Materi cek fakta ini perlu diintegrasikan dalam pelajaran di sekolah dan kampus. Maka, perlu ada advokasi kebijakan agar pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek menerima gagasan ini.
FGD ini diikuti oleh kalangan dosen, jurnalis, pemeriksa fakta, guru, asosiasi guru, hingga wakil dari Dinas Pendidikan dari berbagai daerah.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, dalam FGD itu mengatakan strategi yang tepat memasukkan materi cek fakta dan literasi media adalah dengan cara intervensi dan terintegrasi dalam sejumlah mata pelajaran. Yang dipentingkan adalah nalar kritis saat menghadapi informasi dan itu bisa dimasukkan dalam sejumlah mata pelajaran.

Semua peserta menganggap materi cek fakta penting diajarkan kepada siswa dan mahasiswa apalagi menjelang Pemilu 2024. Anak muda (siswa dan mahasiswa) menjadi sasaran dengan pertimbangan penetrasi tinggi internet di kalangan anak muda usia 13-18 tahun (99,16%) dan 18-34 tahun (98,64%). Beberapa studi tentang literasi digital di kalangan generasi Z dan milenial menunjukkan adanya kecakapan yang cukup dalam penggunaan media digital. Potensi yang dimiliki oleh anak muda ini tentu harus diiringi dengan literasi media agar dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Karena itu, Mafindo, AMSI, dan AJI menggandeng berbagai pihak untuk menyiapkan advokasi kebijakan agar materi cek fakta dan literasi media bisa diakomodasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Bentuk dan caranya beragam. Bisa mengintegrasikan dalam mata pelajaran maupun ekstra kurikuler.

Edukasi
Sambil melakukan advokasi kebijakan, para pihak terkait juga terus melakukan kampanye dan edukasi pentingnya cek fakta di berbagai kalangan. Berbagai pihak melatih komunitas agar memiliki keterampilan cek fakta dan nalar kritis menghadapi informasi terutama di dunia digital.

Sebagai contoh, Mafindo Pontianak, Kalimantan Barat, melatih 30 siswa SMAN 3 Sungai Raya yang terletak di daerah pinggiran soal cek fakta dan literasi media. Dengan akses listrik dan internet minim, mereka mendapat materi keterampilan cek fakta agar mereka tidak mudah terjebak oleh hoaks. Kalimantan Barat tergolong daerah rawan konflik yang disebabkan salah satunya hoaks dan fitnah.

Mafindo Pontianak juga melatih 7.000 mahasiswa baru Universitas Tanjungpura. Sebagian mahasiswa akan menjadi relawan untuk mengajarkan cek fakta kepada sekolah dan masyarakat. Selain di Pontianak, kolaborasi cekfakta.com juga menyelenggarakan diskusi dengan 30 siswa SMAN 15 Surabaya serta acara sejenis di Semarang.

Direktur Eksekutif AMSI, Adi Prasetya menyatakan dalam cek fakta, Mafindo, AMSI, dan AJI, tidak hanya membuat debunking, bantahan, atau memeriksa fakta. Mereka juga mengembangkan pre-bunking, pencegahan agar hoaks tidak makin menyebar. “Gampangnya, masyarakat harus dikasih ‘vaksin,’ supaya kalau ada hoaks, kita sudah siap. Orang tidak akan mudah kena hoaks dan menjadi kebal,” ujar Adi Prasetya. Febrina Galuh, Direktur Eksekutif AJI Indonesia, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Selama ini, AJI berkolaborasi dengan kampus melatih mahasiswa.

Dewan Pers telah menerima laporan dari beberapa konstituen, bahwa telah terjadi peretasan terhadap akun digital 24 awak redaksi Narasi. Peretasan ini terjadi sejak 24 September 2022. Kejadian ini merupakan peristiwa peretasan terbesar yang pernah dialami awak media nasional.

Tindakan peretasan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat pada terganggunya upaya kerja jurnalistik serta kemerdekaan pers. Padahal menjaga kemerdekaan pers adalah tanggung jawab semua pihak, baik perusahaan pers, publik/masyarakat luas, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Kemerdekaan pers sekaligus merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi keadilan dan supremasi hukum (pasal 2 UU No. 40/1999 tentang Pers). Hal ini menjadi unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis. Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran dijamin sebagaimana pasal 28 UUD 1945.

Berkaitan dengan kejadian tersebut, Dewan Pers mengeluarkan seruan sebagai berikut:

1. Mengecam semua tindakan peretasan dan meminta dengan segera agar pihak yang melakukan peretasan menghentikan aksinya.

2. Meminta aparat penegak hukum supaya proaktif untuk menyelidiki kejadian peretasan ini dan segera menemukan pelakunya serta mengusut tuntas.

3. Mengingatkan ancaman hukuman terhadap pihak yang mengganggu kerja jurnalistik. Hal ini karena kemerdekaan pers juga dijamin sebagai hak asasi warga negara (pasal 4 UU Pers) sehingga setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat dan menghalangi kegiatan jurnalistik bisa dikenakan pidana (pasal 18 UU Pers).

Source: Dewan Pers

JAKARTA – Industri jasa keuangan baik perbankan maupun nonbank di Indonesia bertumbuh sangat pesat, terlebih sejak pandemi Covid-19, yang seolah memaksa aktivitas ekonomi masyarakat beralih secara online. Namun, sejalan dengan itu, potensi risiko kejahatan siber di dunia perbankan juga meningkat secara kuantitas maupun kualitas. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut, sepanjang tahun 2021 lalu, telah terjadi 1,6 milyar serangan siber ke Indonesia. Karena itu, perlindungan data terkait inovasi dan produk digital kepada nasabah perbankan dan industri jasa keuangan lainnya harus menjadi perhatian utama regulator atau pemerintah, pelaku industri, dan konsumen. Demikan benang merah Worskhop daring bertema Literasi Keamanan Digital Perbankan, Peduli Lindungi Data Pribadi, yang digelar AMSI bekerjasama dengan Bank BNI.

“Ada beberapa jenis kejahatan pengambilalihan data nasabah yang cukup dikenal. Cara paling konvensional berupa skimming dan cara kedua yang sangat soft berupa <em>Social Enginering</em>,” ujar Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank BNI, Rayendra Minarsa Goenawan, dalam acara workshop, Jumat, 19 Agustus 2022.

Skimming adalah praktik kejahatan perbankan yang mengincar nomor PIN, <em>password</em>, atau pun nomor CVC kartu kredit atau ATM nasabah. Pelakunya biasanya memasang <em>bezel</em> palsu di mulut mesin ATM, memasang router, memakai <em>skimmer</em>, hingga memasang kamera tersembunyi di mesin ATM.

Sedangkan <em>Social Enginering</em> adalah praktik kejahatan perbankan dengan memanipulasi kesadaran calon korban dengan rekayasa drama memainkan perasaan, seperti mama minta pulsa, kabar gembira mendapat hadiah atau undian, hingga ancaman anggota keluarganya sakit dan permintaan mengirim sejumlah uang.  Teknik ini sangat lembut, sehingga korban acapkali tak terasa telah memberikan informasi sensitif seperti <em>password</em>, PIN dan sistem keamanan lainnya.

“Kalau aset data korban sudah diambil, mereka bisa mengirim <em>malware,”</em>kata Rayendra.

Menurut Rayendra, BNI berkomitmen penuh melindungi nasabahnya 24 jam selama sepekan penuh melalui call center yang bisa diakses untuk berkonsultasi dan meminta bantuan tentang keamanan digital atas aset-asetnya.  Selain itu, BNI juga mempunya tim khusus <em>fraud detection </em>yang selalu memantau anomali-anomali transaksi.

“Kami terus mengedukasi nasabah, seperti misalnya jangan pernah menggunakan <em>wifi</em> publik karena potensi <em>phising</em> saat memasukkan OTP <em>(One Time Password)</em> sangat mungkin terjadi. OTP kita bisa tercapture. Lakukan terus pengkinian data, dan hindari transaksi di web atau e-commerce yang tidak dikenal atau tidak mengimplementasi <em>3D</em> <em>secure</em>. Jangan pinjamkan kartu kredit kepada orang lain,” tambah Rayendra.

Workshop diikuti 100 jurnalis dari 100 media anggota Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) juga menghadirkan pembicara Horas V.M. Tarihoran - Direktur Literasi dan Edukasi keuangan OJK, Prof. Teddy Mantoro – Guru Besar Ilmu Komputer Sains Universitas Sampoerna, dan Citra Dyah Prastuti – Pemimpin Redaksi KBR.id yang juga pengurus AMSI. Workshop kerjasama AMSI dan BNI ini dimoderatori Irna Gustiawati – Pemimpin Redaksi Liputan6.com.

Dalam paparannya, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Horas V.M. Tarihoran menyatakan, untuk menguatkan perlindungan keamanan konsumen, belum lama ini OJK telah mengeluarkan peraturan Nomor 6/POJK.07/Tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

“Perubahan di era keuangan digital membutuhkan jaminan keamanan siber. Harus ada regulasi yang bisa menjamin keamanan, bukan hanya inovasi saja. Kalau tidak ada jaminan keamanan, bisa menurunkan kepercayaan pasar,” ujar Horas.

Indonesia menurut Horas, dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti literasi keuangan yang masih rendah. Indeks literasi keuangan Indonesia pada tahun 2019 misalnya, baru di angka 38,03 persen. Indeks literasi ini menunjukkan seberapa tinggi pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu penting keuangan.

Selain literasi keuangan, indeks inklusi keuangan Indonesia juga berada di bawah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Indeks inklusi keuangan menggambarkan parameter penggunaan produk dan instrumen jasa keuangan masyarakat dalam satu tahun terakhir.

Masih menurut Horas, untuk menaikkan indeks literasi dan inklusi keuangan, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti kondisi geografis yang luas dan masih ada 21 provinsi yang literasi masyarakatnya di bawah indeks nasional, tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat yang berbeda cukup tajam, akses internet yang belum merata.

“OJK punya keterbatasan, jadi harus bekerjasama dengan pelaku jasa keuangan dan juga media terutama untuk terus melakukan edukasi dan literasi,” papar Horas.

Sementara itu, Guru Besar Komputer Sains Universitas Sampoerna, Prof. Teddy Mantoro, memberi pembekalan kepada para jurnalis seputar tren-tren kejahatan siber yang terjadi di berbagai negara dan perlunya antisipasi bagi regulator, dunia industri jasa keuangan, maupun masyarakat.

Menurut Teddy, secara teknikal, serangan siber bisa dibagi menjadi dua. Pertama serangan siber yang membutuhkan klik dari korban, dan kedua serangan <em>zero</em> klik.

Tipe  serangan siber kedua dikenal dengan nama <em>ZeroDay Malware, </em>yakni serangan siber paling berbahaya dan susah dideteksi karena tidak membutuhkan klik apapun dari korban atau orang yang ditarget pelaku.

“Malware siber ini paling dahsyat karena pelaku bisa menginstal <em>malware</em>, hanya dengan pelaku mengetahui nomor <em>handphone</em> kita. Dulu dikenal Pegasus, sekarang dikenal dengan nama Zeus,” papar Teddy.

Teddy berpesan, agar aman dari peretasan data pribadi, perlu langkah antisipasi seperti menjauhi gawai saat sedang emosi, memakai password yang kuat dan berbeda untuk setiap aplikasi dan gawai, mengaktifkan pengaturan keamanan pribadi, memakai jaringan internet sendiri dan jika memungkinkan memakai jaringan terenkripsi atau yang dikenal VPN.

“Media harus mengambil peran dalam meningkatkan literasi digital, menjadi problem solving dengan informasi dan edukasi masyarakat. Saya mau kritik, jangan kebanyakan iklan terutama iklan pop up yang membuat kita susah membaca karena ditutup iklan secara berlebihan,” ujar Teddy.

Pembicara terakhir, Citra Dyah Prastuti menggarisbawahi bahwa ancaman terhadap data pribadi dalam dunia perbankan yang kian digital sangat nyata. Namun, sebelum membuat liputan atau menurukan artikel, jurnalis terlebih dahulu harus memahami lebih mendalam tentang berbagai hal yang terkait dengan isu tentang keamanan digital perbankan, perlindungan data pribadi.

“Istilahnya kan macam-macam, jadi jurnalis harus belajar dan memahami dulu, sebelum membuat liputan untuk edukasi dan literasi kepada public,” ujar pemimpin redaksi Kbr.id itu.

Workshop literasi keuangan digital perbankan dibuka oleh Direktur Eksekutif AMSI, Adi Prasetya. Menurut Adi, workshop ini menjadi pembekalan bagi 100 jurnalis dari 100 media anggota AMSI dari Sabang hingga Merauke sebelum membuat liputan atau menulis artikel di media masing-masing.

“Ini adalah kerja sama awal yang baik antara AMSI dengan BNI. Kami mengemasnya dalam bentuk workshop berlanjut dengan <em>fellowship</em>. Harapannya, akan terbit 100 artikel atau lebih dengan berbagai angle yang menginspirasi masyarakat kian melek keamanan digital perbankan dan paham pentingnya perlindungan data pribadi,” jelas Adi.

Dalam diskusi tersebut Dewan Pers tidak menolak pembaharuan KUHP dan hanya menghendaki reformulasi RKUHP yang dinilai sudah sangat tua. Reformulasi 14 pasal ini sudah di diskusikan dengan konstituen Dewan Pers, jaksa, hakim, dan para pakar hukum lainnya agar tidak berpotensi menghalangi kemerdekaan pers.

Perwakilan DPR berpendapat bahwa harus ditentukan besarnya hukuman bagi yang melanggar jika KUHP nanti diberlakukan. Seperti untuk penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh masyarakat, dengan tuntutan hukuman di bawah lima tahun. Adapun masalah yang terkait pemberitaan yang sebaiknya diselesaikan melalui UU Pers dan mekanisme di Dewan Pers.

Harapan Dewan Pers dari diskusi ini agar DPR dapat melibatkan di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi III saat membahas RKUHP.

sumber: dewan pers

Jakarta, 4 Juli 2022 - Data and Computational Journalism Conference Indonesia (DCJ-CI) 2022 akan hadir sebagai konferensi jurnalisme data dan komputasi pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara pada 27-30 Juli mendatang. Berlangsung secara hybrid dan dwibahasa, konferensi internasional tahunan ini mempertemukan industri media, praktisi dan akademisi di bidang jurnalisme, data, ilmu sosial dan komputer, memfasilitasi diskusi multidisiplin tentang topik ini untuk memajukan penelitian dan praktik di area jurnalisme data dan komputasi.

Penggunaan data dalam ruang berita sudah menjadi suatu keharusan. Kini, pembaca tidak hanya ingin tahu apa yang terjadi di tempat tertentu pada waktu tertentu – mereka ingin dapat memahami dan menjelajahi konteks di balik momen itu.

Riset Dewan Pers terhadap 1.020 responden pada 2021 menunjukkan, 42,2% responden memilih faktor keberadaan data dan fakta sebagai penentu kepercayaan mereka pada suatu pemberitaan. Jumlah ini lebih besar dibandingkan responden yang memilih faktor kepercayaan berdasarkan narasumber yang diwawancarai maupun nama besar media. Tentu ini menjadi alarm bagi media untuk kembali fokus bukan hanya terhadap kecepatan, tetapi pada penyampaian fakta dan paparan yang lebih mendalam dibalik suatu informasi.

Di sisi lain, sederet tantangan masih menjadi kendala penerapan jurnalisme data di berbagai dunia. State of Data Journalism Survey 2021 melaporkan penemuan yang mengejutkan bahwa ada sejumlah hambatan utama bagi jurnalis data, di antaranya akses ke data berkualitas (56%), diikuti oleh kendala waktu (49%), dan kurangnya sumber dana (47%). Di posisi keempat, survei tersebut menemukan kurangnya keterampilan analisis data yang memadai (44%). Hal itu menunjukkan bahwa jurnalis data dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan lebih banyak pelatihan.

Dengan dukungan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, penyelenggaraan DCJ-CI 2022 bertujuan agar bisa membekali mulai dari jurnalis, mahasiswa jurnalistik, hingga dosen dengan pengetahuan dan kemampuan jurnalisme data, terutama di masa sekarang di mana data menjadi penting di ruang redaksi. Peserta dapat mengikuti rangkaian acara DCJ-CI 2022 selama empat hari mulai dari diskusi interaktif, seminar, hingga pelatihan.

“Data and Computational Journalism Conference Indonesia (DCJ-CI) diharapkan dapat memberikan praktik jurnalisme data terbaik, menjelajahi teknologi terbaru, dan berkontribusi dalam pertukaran pengetahuan jurnalisme data dan komputasi antar ahli dari berbagai negara, terutama dari Amerika Serikat,” kata Michael Quinlan, juru bicara dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.

Selama dua tahun terakhir, masyarakat harus beradaptasi dengan pandemi Covid-19 yang mengubah gaya hidup, termasuk juga cara mengkonsumsi informasi. Itulah sebabnya pemerintahan Amerika Serikat lewat Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dengan bangga mensponsori secara penuh konferensi jurnalisme data dan komputasi ini.

“Peran jurnalis sangat penting dalam menyebarkan informasi dan berita terbaru tentang Covid-19. Lewat rangkaian pelatihan oleh tim DCJ yang diadakan secara daring di enam kota, jurnalis telah belajar bagaimana menyajikan informasi secara kritis menggunakan visualisasi data sehingga pembaca dapat memahami dan membaca data dengan lebih baik,” tambah Quinlan.

DCJ-CI 2022 mengundang puluhan ahli dan praktisi jurnalisme data dan komputasi dari berbagai negara, seperti Adolfo Arranz (Senior Graphics Editor at Reuters), Inga Ting (Data Journalist di ABC News), Alberto Cairo (Knight Chair in Visual Journalism di School of Communication, University of Miami), Jonathan Soma (Adjunct Faculty, Director LEDE Program di Columbia University), Maryam Ahmed (Data Scientist di BBC News), Arun Karki (Center for Data Journalism Nepal), dan masih banyak lagi! Konferensi ini juga bisa menjadi wadah untuk memperkuat jaringan sesama jurnalis dalam dan luar negeri.

“DCJ-CI 2022 hadir tidak hanya mendorong perkembangan bidang jurnalisme data dan komputasi di Indonesia, tetapi juga membuat sebuah terobosan bagi jurnalisme di Asia Tenggara untuk mempopulerkan penggunaan jurnalisme data dan teknologi terbaru. Dengan begitu, hadirnya DCJ-CI yang pertama ini diharapkan membantu jurnalis menjalankan pekerjaan jurnalistiknya dengan lebih berkualitas dan karya jurnalistik berdampak serta menginspirasi masyarakat,” ujar Utami Diah Kusumawati, Project Officer DCJ-CI 2022.

Sementara itu, salah satu pembicara DCJ-CI 2022, Inga Ting, mengatakan konferensi ini tidak hanya sekedar menunjukkan karya-karya terbaik, tetapi menceritakan di balik layar pembuatan karya, agar jurnalis lain bisa menghasilkan karya dengan kaliber yang sama. Ini merupakan cara media menyamakan kecepatan dengan kekuatan.

“Bagi saya, keindahan dan kekuatan jurnalisme data adalah karena jurnalisme data menggabungkan berbagai teknik lintas disiplin untuk mengungkap pola lebih luas di balik sebuah karya jurnalistik dan bukan hanya menyampaikan cerita. seperti bagaimana sebuah gambar bernilai seribu kata, jurnalisme data menyampaikan 1.000 (atau 10.000, atau bahkan 10 juta) cerita dalam satu karya,” kata Inga Ting, yang juga merupakan pemenang kompetisi jurnalisme data Sigma Awards 2022.

Sebelumnya, pada 2021, DCJ berhasil mengadakan pelatihan-pelatihan jurnalisme data secara daring dengan topik ‘Pandemi Covid-19’ untuk jurnalis di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Surabaya, Palembang, Banjarmasin, dan Ambon. Dua tahun sebelumnya, pada 2019 DCJ juga mengadakan pelatihan pertamanya yang berfokus pada ‘pengurangan risiko bencana’ di tiga kota, yaitu Palu, Padang, dan Banda Aceh.

Konferensi DCJ-CI di bulan Juli 2022 mendatang akan menyoroti praktik jurnalisme berbasis data, baik tantangan maupun peluangnya untuk jurnalis dan ruang redaksi di seluruh Indonesia sebelum, selama, hingga pasca pandemi. Konferensi juga akan mendalami kemunculan berbagai teknologi yang mendukung praktik jurnalisme, seperti Artificial Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality, machine learning, robot, drone, hingga gambaran oleh satelit. Peserta juga akan dikenalkan dan dilatih dengan tools yang membantu visualisasi data, baik programming maupun non-programming, juga tools fact-checking.

DCJ-CI 2022 sudah membuka pendaftarannya di http://www.dcjci-2022.com/registrasi/. Untuk agenda lengkap empat hari konferensi dan informasi terkait pembagian acara daring dan luring, dapat dilihat di https://www.dcjci-2022.com/agenda/. 

Tentang (DCJ-CI) 2022

Data and Computational Journalism Conference Indonesia (DCJ-CI) 2022 merupakan konferensi jurnalisme data yang pertama dan terkemuka di Indonesia. Konferensi tahunan ini terdiri dari serangkaian acara dan akan menampilkan praktik jurnalisme data terbaik, mengeksplorasi teknologi baru yang muncul, menampilkan berbagai piranti data, serta menjadi ajang pertukaran pengetahuan jurnalisme data dan teknologi antara praktisi Amerika Serikat dan Indonesia.

Selain dari Amerika Serikat, konferensi DCJ-CI 2022 akan menghadirkan ahli dari sejumlah negara lainnya, termasuk Indonesia, Inggris, Malaysia, Singapura, Swedia, Australia, Nepal, dan akan diikuti oleh jurnalis, peneliti, akademisi, serta pihak yang menggunakan data dalam pekerjaannya. Di samping itu, DCJ-CI 2022 memungkinkan peserta memaksimalkan kesempatan berjejaring.

Kontak Media

Annisa Mutia
Communication Lead DCJ-CI 2022
[email protected]
+6281236736575