Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menggelar aksi jalan mundur sambil membawa sebuah kentongan. Kentongan tersebut kemudian dibunyikan sembari para peserta melakukan aksi jalan mundur. Koordinator aksi jalan mundur Jekson Simanjuntak mengatakan, dibunyikanya kentongan itu merupakan simbol tanda bahaya terhadap kebebasan pers. “Itu simbol tanda bahaya kebebasan pers,” kata Jekson saat ditemui di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/9/2019). Menurutnya, semua pihak harus bersama-sama melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap pers. “Hentikan juga kekerasan terhadap pers,” ujar dia. Ia menambahkan, aksi jalan mundur ini digelar sebagai simbol kemunduran demokrasi setelah penangkapan dan penetapan tersangka kepada aktivis dan jurnalis Dandhy…
Author: Redaksi AMSI
Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia mengimbau kepada seluruh perusahaan media untuk memberikan alat perlindungan kepada para jurnalis, terutama ketika peliputan yang sarat konflik. “Ketika menerjunkan wartawannya ke lapangan yg berpotensi ricuh dan konflik, untuk memberikan alat pelindung seperti helm, masker, kacamata,” ujar Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Sasmito Madrim di Bundaran HI, Jakarta Pusat, hari ini, Ahad, 29 September 2019. Jika perusahaan media itu tak bisa menyediakan alat perlindungan, menurut dia, para jurnalis yang harus membekali diri. Dalam serangkaian unjuk rasa menolak revisi UU KPK dan RKUHP di sejumlah daerah Indonesia beberapa jurnalis menjadi korban penganiayaan oleh anggota kepolisian.…
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap jurnalis. AJI menyebut polisi kekinian seakan menjadi musuh dari kebebasan pers. Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Samsito mengatakan, alasan mengapa pihaknya memposisikan polisi seakan menjadi musuh kebebasan pers. Sebab, perlakuan tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan oknum aparat kepolisian terhadap jurnalis cukup dominan. “AJI kan memposisikan polisi sebagai musuh kebebasan pers ya, karena pelakunya cukup dominan dalam beberapa waktu terakhir,” kata Sasmito, di Kawasan Bundaran HI, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/9). Menurut Sasmito, setidaknya dalam sepekan terakhir ini pihaknya mencatat ada 14 kasus kekerasan terhadap…
Ketua Dewan Pers, Prof Moh Nuh menolak dengan tegas rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) terkait dengan kebebasan pers. Hal itu diungkapkan Prof Nuh dalam menyikapi pasal-pasal dalam RKUHP, yang dinilainya sebagai pasal karet. Salah satunya ia menyoroti soal pasal penghinaan terhadap presiden. Menurutnya jika aturan itu di baca secara kalimat ini memiliki kerawanan. Sebab, ada sekitar 10 pasal yang dinilai nya terkait dengan pemberitaan dan sanksi. “Membedakan antara kritik dan penghinaan itu kan repot. Lah, yang pasal karet atau cenderung diterjemahkan sesuai keinginan, baik di asosiasi jurnalistik maupun dewan pers sudah sepakat yang punya potensi untuk mengekang kita tegas…
Kemerdekaan pers itu penting. Dan, kemerdekaan tersebut akan terpenuhi jika mendapat dukungan dari semua elemen bangsa. “Kemerdekaan itu jika kompetensi jurnalis terus di-up grade. Dewan Pers mengapresiasi kepada perusahaan media dan organisasi pers yang terus meng-up grading penulisnya,” ujar Ketua Dewan Pers, M. Nuh dalam Media Gathering di Pendopo Surya Graha Magetan Jumat malam (27/9). Menurut M. Nuh, kompetensi jurnalis saja tidak cukup. Katanya, harus ada perlindungan terhadap jurnalis atau wartawan. “Dewan Pers tidak akan menoleransi terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa wartawan. Maka Dewan Pers memiliki komitmen yang kuat terkait perlindungan kepada jurnalis,” ucap mantan Menteri Pendidikan Nasional dan…
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar pelatihan untuk puluhan jurnalis di Hotel Grand Arabia, Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (28/9). Pelatihan yang bertema “Hoax Musuh Bersama” itu menghadirkan anggota Dewan Pers, Jamalul Insan; Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriana; Sekjen IJTI, Indria; dan jurnalis senior, Imam Wahyudi. Jamalul Insan memberikan materi tentang hoaks dan profesionalisme jurnalis. Ia menyatakan sekarang jurnalis menjadikan media sosial sebagai jalan untuk menulis berita, menemukan ide, atau sekaligus memverifikasi sebuah fakta. Akibatnya, banyak berita yang dihasilkan jurnalis kemudian yang kurang berimbang atau bahkan tidak ada konfirmasi sama sekali. Jamalul menyebut, Dewan Pers dalam tiga tahun terakhir banyak…
Berita hoax atau berita bohong akan menjadi sangat bahaya dampaknya jika diterima oleh orang-orang yang kurang pengetahuan untuk memilah informasi yang benar atau salah. Mereka yang cepat terpancing dan kurang berhati-hati akan langsung menyebarkan tanpa mungkin tahu dampaknya. Hasilnya berita hoax tersebut bisa berujung konflik yang parah hingga memakan korban jiwa. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Wamena, Papua. Karena berita hoax berisikan rasisme yang sebenarnya itu hanya hoax, terjadi rusuh hingga puluhan nyawa melayang dan luka-luka. Dijelaskan oleh Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo (Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia), ditemukan sebuah data yang diambil dari penelitian-penelitian kampus Indonesia di mana disebutkan…
Dewan Pers meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terkait dengan pengaturan pers setelah DPR dan pemerintah menunda pengesahan RUU itu. “Terkait pers, Dewan Pers dan konstituen akan mengawal dan berharap terlibat dalam prosesnya,” ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya di Jakarta, Kamis. Secara prinsip Agung mengatakan bahwa Dewan Pers mengapresiasi dan berterima kasih atas penundaan pengesahan RUU KUHP. Namun, selanjutnya RUU KUHP harus memenuhi rasa keadilan dalam demokrasi, sementara sejumlah pasal dalam RUU KUHP justru membatasi kebebasan pers. Secara terpisah, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan…
LBH Pers meminta Dewan Pers menerapkan pedoman penerapan kasus kekerasan terhadap wartawan, mengingat maraknya aksi kekerasan yang dialami para wartawan. Sejumlah aksi kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan terjadi saat demonstrasi mahasiswa, terutama pada Selasa (24/9/2019). Perwakilan LBH Pers Gading Yonggar Aditya mengatakan, berdasarkan monitoring LBH Pers, kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis oleh aparat kepolisian tidak hanya melanggar aspek KUHP tetapi juga menghalangi kerja jurnalistik sebagaimana dalam UU Pers. “Sehingga kami minta Dewan Pers mengaktifkan pedoman penerapan kasus kekerasan terhadap wartawan karena sekarang tidak maksimal,” kata Gading di Kantor LBH, Rabu (25/9/2019). Pedoman ini berlaku untuk berbagai pihak. Dia mengatakan,…