KUTA - Lima media siber anggota AMSI terpilih untuk mengikuti Advanced Fellowship Media Sustainaibility 2023 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Internews-USAID MEDIA. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Bali pada 28 Februari hingga 3 Maret 2023 dan dilanjutkan dengan sesi daring pada April hingga Juni 2023.

Lima media tersaring adalah bagian dari 10 media siber anggota AMSI yang telah mengikuti 3 bulan pelatihan pendampingan & pengembangan Media Digital pada Agustus hingga Oktober 2022.

Lima media anggota AMSI itu merupakan Berita Jatim (Jawa Timur), Batam News (Kep. Riau), Pontianak Post (Kalimantan Barat), Times Indonesia (Jawa Timur), dan Berita Manado (Sulawesi Utara). 

Peningkatan kapasitas media hasil dari mentoring  terukur dalam tahap Organisational Capacity Assessment (OCA). Wawancara mendalam dilakukan terhadap media, meliputi aspek: manajemen,  administrasi & tata kelola keuangan, model bisnis, konten website & sosial media. 

Pendampingan tingkat lanjut melibatkan mentor internasional, trainer utama dari Internews: Tim Zunckel (The Regional Media Business Advisor), Titi Kusumandari (Sustainability Officer), dan Elshad Gojayev (Digital Performances). Selain pendampingan, ke-5 media juga menerima pendanaan sebesar Rp 23.000.000 untuk pengembangan media dan penyelesaian proyek lanjutan.

Terkait pelatihan itu, Wakil Ketua AMSI Suwarjono menyatakan, kondisi media digital di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja.  “Disrupsi media telah mengubah lanskap media di tingkat nasional maupun lokal. Terjadi perubahan dalam distribusi konten, audiens media dan aspek teknologi,” katanya saat pembukaan kegiatan di Bali (28/2).

“Situasi itu menuntut perubahan model bisnis agar keberlangsungan media bisa terus terjaga,” tegasnya yang menjadi penanggungjawab program ini. Berbagai cara selama ini dicoba mulai dari model media berlangganan hingga iklan programatic. Akhir-akhir ini media pun sudah mulai menjadi Event Organizer hingga Production House.

Namun, dia menyatakan, saat ini belum ada rujukan kisah sukses media dalam menghadapi situasi itu. Karenanya, setiap media harus mengembangkan kapasitasnya untuk menemukan caranya sendiri untuk berkembang dan beradaptasi. 

Program Manager Internews Indonesia Firmansyah Syamsi menyatakan, program dirancang dengan harapan agar media siber dapat hidup berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kualitas jurnalisme.

“AMSI telah melakukan penyaringan diawali dengan pelatihan dasar  bagi 100 media yang diseleksi menjadi 20. Kemudian, dipilih menjadi 10 peserta di tahap kedua dan kemudian kembali diseleksi hingga terpilih 5 media,” katanya.

Dia berharap, semua media akan dapat menyerap ilmu yang disampaikan dan mengembangkan harapan-harapan bagi medianya masing-masing.

Adapun materi diberikan oleh oleh para profesional yang meliputi aspek pelatihan manajemen media, pengembangan bisnis dan keberlanjutan media. Termasuk di dalamnya adalah aspek teknologi dan penggunaan media sosial.

Narahubung: 

Suwarjono, Wakil Ketua I AMSI dan Penanggung Jawab Program 

Jakarta, MGID sebuah platform digital advertising global bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)  menggelar Media Meet Up, untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkini seputar digital advertising di media siber. Media gathering bertajuk "Unlocking The Potential of the MGID Platform: Strategies to Increase Traffic, Revenue and Audience Engagement" ini menghadirkan Ketua Indonesian Digital Association (IDA) Dian Gemiano, CEO KG Media Andy Budiman, dan Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com Elin Kristanti. Dari MGID Global, hadir VP Publisher Global, Sara Buluggiu.

Sekretaris Jenderal AMSI Wahyu Dhyatmika, saat membuka acara mengatakan peningkatan pemahaman seputar digital advertising, strategi promosi, pemasaran (digital marketing), hingga audience engagement diperlukan sebagai bekal agar media siber dapat bertarung memperebutkan kue iklan di era digital seperti saat ini.

"Diskusi AMSI dan MGID diharapkan dapat membantu media untuk bisa lebih kreatif lagi meningkatkan revenue, menaikkan traffic dan meraih kepercayaan audiens. Kebutuhan media nasional berbasis di Jakarta, berbeda dengan kebutuhan media lokal. Forum diskusi seperti ini diharapkan bisa menjadi jalan mencari solusi," kata Wahyu di Jakarta (22/02/2023).

VP Publisher Global MGID, Sara Buluggiu, menyebut MGID sebagai salah satu advertising publisher global, sangat antusias dan menyambut baik kerjasama dengan AMSI dan media di Indonesia, terlebih dalam mendorong media siber dan bisnis media di Indonesia yang lebih kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi baru. Indonesia menurut Sara, termasuk dalam lima negara besar bagi pasar MGID.

"MGID sebagai platform periklanan global,  melayani dan terus berkomitmen menjadikan media di Indonesia sebagai mitra yang baik dan menyediakan layanan dan berkomitmen  kontribusi pada mitra terkait monetisasi, keterlibatan audiens, dan pertumbuhan bisnis medianya. Kami juga punya panduan bagi keterlibatan komunitas agar konten iklan MGID sesuai harapan dan dapat diterima. Kami punya fitur high safety ranking, yang menjadi komitmen MGID kepada publik,"kata Sara.

Dalam sesi diskusi  di hadapan sekitar 100 pengelola dan pemilik media siber di Jakarta, CEO KG Media Andy Budiman mengatakan, kue iklan dengan porsi sangat besar masuk ke sektor digital, bahkan jauh melampaui pendapatan iklan media elektronik. Media cetak berangsur meredup dan harus banyak menyesuaikan diri dengan situasi era digital saat ini. Sayangnya, kue iklan di sektor digital dianggap timpang karena dikuasai perusahaan teknologi yang bukan perusahaan lokal media seperti Google, metaverse dan lainnya.

"Perbaikan kreatifitas dilakukan Kompas Group agar bisa bersaing dengan global platform seperti Google & metaverse. Konten is King, konten harus relevan dan berharga di mata pembaca (isi & format). Ketika masyarakat melek digital, consumer behaviour shifting ke video. Disrupsi membuat audiens lebih banyak ditarik oleh platform influencer, bukan lagi platform media berbasis jurnalistik. Bisnis model di luar advertising, sudah dilakukan Kompas cetak dengan menggarap konten premium berbayar. Model subscription juga banyak membantu bisnis jurnalisme Kompas," kata Andy.

Ketua Indonesian Digital Association (IDA) Dian Gemiano, mengumpamakan iklan programatik seperti hutan belantara. "Publisher harus memiliki kontrol terhadap traffic publisher ads, pengelola media juga harus mampu menganalisis dengan cermat agar adil dan setara, banyak parameter mulai dari kebijakan, praktik bisnis, pengelolaan konsumen," katanya.

Wapemred Liputan6.com, Elin Kristanti mengatakan, saat ini iklan-iklan native ads yang beredar memiliki garis pembatas yang tipis  antara bisnis dan jurnalistik. Isinya banyak yang bombastis dan dibingkai seolah produk jurnalistik,  "Jangan sampai iklan dibuat bombastis dan membuat pembaca bingung, mana konten editorial dan mana iklan. Ini tentu bisa merusak kepercayaan publik, karena mereka tidak semua paham bahwa itu adalah materi iklan," katanya.

Sebagai asosiasi perusahaan media, AMSI berkomitmen terus mendorong jurnalisme yang berkualitas dan bisnis media yang sehat berkelanjutan. Pertemuan dan berbagi ide antara publisher, advertising agency, dunia usaha, pembaca, industri teknologi global, dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu agenda penting untuk mewujudkan misi AMSI; berkualitas kontennya, sehat bisnisnya.

Jakarta, Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai) mendorong pemerintah dan platform digital, termasuk media sosial menerapkan moderasi konten digital dengan memperhatikan konteks lokal dan menghormati standar internasional tentang hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi. Upaya ini penting dilakukan untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian yang beredar di ranah digital, terutama menghadapi Pemilu 2024.

Koalisi akan menyiapkan rekomendasi konkret menghadapi Pemilihan Umum 2024 ke depan untuk mendorong praktik moderasi konten yang merujuk pada hak asasi manusia. “Di berbagai negara, disinformasi dan misinformasi telah terbukti melahirkan polarisasi politik, mengancam perdamaian, dan bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang nyata. Untuk itu, memastikan ruang publik berisi informasi yang benar melalui praktik penyaringan atau moderasi konten adalah satu keharusan dengan tetap menghormati standar HAM dan kebebasan berekspresi serta memperhatikan konteks lokal,” kata Wijayanto, Ketua Presidium Koalisi Damai saat diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2) di Jakarta.

Diskusi ini diselenggarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan dukungan program UNESCO-EU Project #SocialMedia4Peace dan diikuti 150 peserta daring dan luring. Peserta diskusi merupakan wakil lembaga pemerintah, platform media sosial, masyarakat sipil dan media.

Selain Wijayanto, narasumber yang hadir dalam diskusi ini yaitu Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi), Danny Ardianto (Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia), dan Ana Lomtadze (Head of Communication and Information Unit, UNESCO Jakarta)

Semuel menyampaikan partisipasi masyarakat sipil dalam diskusi moderasi konten perlu terus ditingkatkan, mengingat saat ini moderasi konten masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyelaraskan standar komunitas platform digital dan regulasi lokal. “Saya setuju, algoritma moderasi konten harus memperhatikan konteks lokal,” katanya.

Sedangkan Danny Ardianto menambahkan sebagai salah satu platform digital, Youtube telah berupaya membatasi sebaran konten berbahaya karena menyadari sebaran masif disinformasi dan ujaran kebencian. Meski demikian, ia menyampaikan mengalami tantangan memahami konteks lokal dalam praktik moderasi konten.

“Lima persen moderasi konten melibatkan human moderator, sedangkan 95 persen dilakukan oleh automatic flagging system karena begitu banyaknya konten yang diproduksi kreator setiap hari. Pada beberapa konten tidak bisa hanya bersandar pada mesin tapi perlu kombinasi dengan manusia.”

Ana Lomtadze, mendorong praktik moderasi konten dapat dilakukan secara setara dan transparan antara regulator dan masyarakat sipil. “Kami berharap platform digital setuju membuka ruang komunikasi langsung dengan koalisi masyarakat sipil agar dapat memberikan masukan praktik moderasi konten yang sesuai standar internasional,” katanya.

UNESCO dan EU Dukung Peluncuran Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai)

Sebelum diskusi berlangsung,12 organisasi masyarakat sipil meluncurkan Koalisi Damai, yaitu Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jaringan Gusdurian, ICT Watch, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada, ECPAT Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Yayasan Tifa, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pembentukan koalisi ini diharapkan dapat bekerja dengan pemerintah dan platform digital termasuk media sosial untuk memastikan agar praktik moderasi konten memperhatikan konteks lokal. Koalisi ini juga akan berkontribusi dalam mendorong menciptakan ruang diskusi untuk merumuskan kebijakan moderasi konten yang inovatif dan memperhatikan standar HAM.

Pembukaan peluncuran koalisi dihadiri Valerie Julliand, United Nations Resident Coordinator (UN RC) untuk Indonesia dan Vincent Piket, Duta Besar European Union untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Mereka menyampaikan pentingnya koalisi multipihak yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian.

“Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi yang sesungguhnya tidak akan tercipta. Tanpa moderasi konten, pada kondisi yang dibenarkan dan terdefinisi dengan baik, disinformasi dapat menjadi pemicu kebencian dan mendorong kekerasan,” ujar Valerie Julliard, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (16/2).

Vincent Piket pada kesempatan yang sama menyampaikan, “Upaya melawan mis-disinformasi tidak dapat dilakukan sendiri. Kita harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi, serta mengkampanyekan masyarakat digital yang bertanggung jawab. Koalisi nasional yang diluncurkan ini sangat penting mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah bahaya mis-disinformasi.”

Ide pembentukan koalisi nasional ini berdasarkan riset yang dilakukan UNESCO bekerja sama dengan Article 19 dan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada, merekomendasikan pentingnya menjaga keseimbangan antara masyarakat sipil dan platform, transparansi praktik konten moderasi, pemahaman mendalam konteks lokal, dan mekanisme  regulasi yang memadai serta merujuk pada standar internasional terkait kebebasan berekspresi. Koalisi nasional ini akan memberikan perhatikan pada masalah ini.

“Article 19 menyambut baik upaya masyarakat sipil di Indonesia untuk memastikan kerangka hak asasi manusia dan supremasi hukum ditegakkan di ranah digital. Kami berkomitmen untuk terus membantu stakeholder lokal melakukan advokasi untuk meningkatkan transparansi kebijakan platform,  pengawasan penggunaan algoritma pada sistem moderasi konten dan memperkuat pengguna agar mampu mempertanyakan hasil moderasi konten yang dilakukan platform.” Kata Michael Coster, Asia Digital Programme Manager, Article 19.

Selain di Indonesia, UNESCO saat ini juga menjalankan Program Media Sosial untuk Perdamaian (#SocialMedia4Peace) di Bosnia Herzegovina, Kenya dan Kolombia yang juga akan meluncurkan koalisi serupa. Program ini berlangsung sejak 2021, sebagai bagian dari strategi melawan disinformasi dan menciptakan perdamaian, mendorong transparansi dan ekosistem internet serta mempromosikan akses pada informasi yang akurat sebagai bagian dari barang publik (public goods).

Anggota Koalisi dari Indonesia akan berpartisipasi pada UNESCO Global Conference “Internet for Trust” yang berlangsung di Paris 21-23 Februari 2023, yang akan merumuskan panduan regulasi bagi platform. Koalisi ini juga akan mempresentasikan tujuan dan bertukar pengalaman dengan dari organisasi masyarakat sipil dari Kolombia, Bosnia dan Herzegovina serta Kenya. ***

Narahubung:

Wijayanto, Ketua Presidium Koalisi Damai, 0877-1701-2019

Ana Lomtadze, Head of Communication and Information Unit UNESCO Jakarta ([email protected])

Foto-foto: Courtesy- UNESCO Jakarta

Caption:

Foto Koalisi Damai 1: Peluncuran Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia melibatkan 12 organisasi masyarakat sipi berlangsung di Jakarta, 16 Februari 2023

Foto Koalisi Damai 2: Narasumber diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2) di Jakarta. Dari kiri ke kanan para pembicara: Wijayanto (Ketua Presidium Koalisi Damai), Danny Ardianto (Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia), Ana Lomtadze (Head of Communication and Information Unit, UNESCO Jakarta), Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi), dan moderator: Citra Dyah Prastuti (Pemimpin Redaksi KBR.id)

JAKARTA (6/2): Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Ini adalah produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Anggota Dewan Pers yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Presiden dalam kesempatan ini didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sedangkan Ninik didampingi anggota Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Sapto Anggoro, Tri Agung Kristanto, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, dan Yadi Hendriana.

Presiden sepakat dengan masukan Dewan Pers yang dalam penyusunan Perpres tentang Media Sustainability menyandarkan pada Undang Undang 40/1999 tentang pers.

“Dalam hal media sustainability ini Presiden menyetujui bahwa Perpres MS mengacu pada UU Pers sesuai masukan Dewan Pers,” kata Ninik.

Dalam kesempatan ini, Presiden memastikan diri akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara, pada 9 Februari 2023.

“Saya akan hadir di HPN Medan,” kata Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden mendapat laporan dari anggota Dewan Pers berkaitan dengan penggantian pengurus pasca wafatnya Prof Azyumardi Azra,  serta laporan mengenai indeks kebebasan pers dan perkembangan media sustainability.

Mengenai kebebasan pers, menurut Presiden itu sudah selesai. “Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang adalah media harus bertanggungjawab. Di situ yang penting,” tegas Jokowi.

Presiden juga menaruh perhatian besar pada platform global dalam konteks menjaga keberimbangan dan keadilan yang mesti diantisipasi. “Perkembangan teknologi artifisial inteligent (AI) harus terus diperhatikan oleh pers,” kata Jokowi mengingatkan.