Perkembangan media daring atau media siber di Nusa Tenggara Barat bertumbuh pesat. Beberapa tahun terakhir, ratusan media online di NTB berdiri. Guna meningkatkan manfaat media siber di NTB, sekaligus memberikan pengalaman mencerdaskan pada masyarakat NTB, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB didirikan. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB menggelar konferensi wilayah di Fave Hotel, Mataram, NTB Minggu, 22 September 2019. Konferensi itu dihadiri Dewan Pertimbangan dan Pengawas AMSI Pusat Dwi Eko Lokononto dan Koordinator AMSI Wilayah Jawa,Bali, Nusa Yatimul Ainun. Kegiatan yang dihadiri 26 media Siber wilayah NTB itu memutuskan untuk memilih TGH. Fauzan Zakaria, LC sebagai Ketua AMSI NTB.…
Author: Redaksi AMSI
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB menggelar konferensi wilayah (Konferwil AMSI NTB), di Fave Hotel, Mataram, NTB Minggu (22/9/2019). Dalam Konferwil itu, TGH Fauzan Zakaria, LC terpilih sebagai Ketua AMSI NTB. Konferensi itu dihadiri Dewan Pertimbangan dan Pengawas AMSI Pusat Dwi Eko Lokononto dan Koordinator AMSI Wilayah Jawa, Bali, Nusa, Yatimul Ainun. Konferwil dihadiri oleh 26 media Siber yang menjadi anggota resmi AMSI NTB. Seluruh media Siber yang tergabung dalam AMSI berkomitmen membangun media Siber yang bermanfaat untuk masyarakat. “AMSI merupakan asosiasi pemilik media siber yang berkomitmen mendorong kemajuan bangsa,” ujar Fauzan di Mataram. Tokoh muda itu menilai keberadaan AMSI…
Penyebaran informasi hoaks di media sosial yang sangat tinggi membuat jajaran Pengurus Wilayah AMSI NTB (Asosiasi Media Siber indonesia Nusa Tenggara Barat) untuk membulatkan tekad dan semangat dalam menekan informasi hoaks. Ketua AMSI NTB, TGH Fauzan Zakaria mengatakan hadirnya AMSI di NTB sebagai mitra pemerintah, menciptakan situasi yang kondusif melalui pemberitaan yang positif. Selain itu, AMSI juga mencoba meminimalisir penyebaran informasi hoaks serta maraknya berita yang tidak terverifikasi sehingga membuat masyarakat menjadi resah. “AMSI menjadi salah satu sebagai penyeimbang untuk menangkal penyebaran informasi hoaks, seperti kita tahu bersama intensitas penyebaran hoaks di media sosial sangat tinggi, AMSI mencoba untuk menekan…
Pengurus Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2019 – 2022 resmi dilantik. Pelantikan pengurus dilakukan oleh Dewan Pertimbangan dan Pengawas AMSI Pusat Dwi Eko Lokonoto di Fave Hotel, Kota Mataram, NTB, Senin 23 September 2019. “AMSI NTB merupakan wilayah ke 17 yang pengurusnya telah resmi dilantik tetapkan oleh AMSI Pusat,” kata pria yang akrab dipanggil Lucky ini, di lokasi acara pelantikan, Senin 23 September 2019. Lucky mengatakan sebagai organisasi perusahaan media, hendaknya AMSI NTB bisa ikut berperan dalam menyajikan konten-konten berita yang positif untuk mendukung program membangun daerah. Menurutnya, Pulau Lombok atau NTB pada umumnya…
Pengurus Wilayah AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) NTB (Nusa Tenggara Barat) periode 2019 – 2022 resmi dilantik. TGH Fauzan Zakaria yang terpilih menjadi Ketua, mengatakan, hadirnya AMSI di NTB sebagai mitra pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif melalui pemberitaan yang positif. Fauzan menambahkan, AMSI berupaya meminimalisir penyebaran informasi hoaks serta maraknya berita yang tidak terverifikasi sehingga membuat masyarakat menjadi resah. “AMSI menjadi salah satu sebagai penyeimbang untuk menangkal penyebaran informasi hoaks, seperti kita tahu bersama intensitas penyebaran hoaks di media sosial sangat tinggi, AMSI mencoba untuk menekan informasi hoaks itu,” katanya di lokasi pelantikan, di Mataram, NTB, Senin (23/9). Di…
Pengurus Wilayah (Asosiasi Media Siber Indonesia) AMSI Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2019-2022 resmi dilantik. Acara pelantikan pengurus dilakukan oleh Dewan Pertimbangan dan Pengawas AMSI Pusat Dwi Eko Lokonoto, di Fave Hotel, Kota Mataram, NTB. “AMSI NTB merupakan wilayah ke 17 yang pengurusnya telah resmi dilantik dan ditetapkan oleh AMSI Pusat,” kata pria yang akrab dipanggil Lucky ini, di lokasi acara pelantikan, Senin (23/9/2019). Lucky menyampaikan, sebagai organisasi perusahaan media, hendaknya AMSI NTB bisa ikut berperan dalam menyajikan konten-konten berita yang positif untuk mendukung program membangun daerah. Menurutnya, Pulau Lombok atau NTB pada umumnya yang terkenal sebagai keindahan destinasi wisatanya…
Pengurus Wilayah Asosiasi Media Siber indonesia Nusa Tenggara Barat (AMSI NTB) periode 2019 hingga 2022 resmi dilantik. Pelantikan pengurus dilakukan Dewan Pertimbangan dan Pengawas AMSI Pusat, Dwi Eko Lokonoto, di Fave Hotel, Kota Mataram, NTB. “AMSI NTB merupakan wilayah ke-17 yang pengurusnya telah resmi dilantik tetapkan oleh AMSI Pusat,”kata Dwi, Senin, 23 September 2019. Dwi mengatakan, organisasi perusahaan media hendaknya berperan menyajikan konten berita yang positif. Pulau Lombok pada umumnya terkenal sebagai keindahan destinasi wisatanya. “Buatlah berita-berita yang bisa menjadi panduan bagi wisatawan. Misalnya saja 10 pantai terindah di Lombok, atau bisa juga 5 tempat ngopi asik di Kota Mataram,”ujar…
Dewan Pers menyatakan sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) membelenggu kebebasan wartawan dalam proses kerjanya. Anggota Dewan Pers, Agung Darmajaya menyoroti sejumlah pasal yang bersifat kontraproduktif atau pasal karet. “Saya menegaskan ada beberapa catatan di mana itu kontraproduktif, pasal karet. Ketika sekarang muncul persoalan masuk KUHP artinya bicara kebebasan pers menyampaikan gagasan pendapat di satu sisi terbelenggu pidana, artinya tumpang-tindih,” ujarnya dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk ‘Mengapa RKUHP Ditunda?’ di D’consulate, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/9/2019). Dia meminta para stakeholder pembahasan RUU KUHP tidak tumpang tindih dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.…
Dewan Pers menyatakan ada sekitar 20 pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat mengancam kerja jurnalistik. Bahkan, pasal-pasal itu dinilai bisa mempidana wartawan yang mengerjakan tugasnya sesuai UU Pers. “Kami menyampaikan ada beberapa catatan di mana itu kontraproduktif, pasal karet, dan tumpang tindih. Dalam UU Pers, apa pun ceritanya adalah produk yang muncul di alam demokrasi. Ada sekitar 20 pasal,” kata Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Darmajaya, saat diskusi ‘Mengapa RKHUP Ditunda?’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9). Ia mengatakan pers merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Namun, kinerja-kinerja wartawan dinilai akan terhambat dan terancam…