Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan, pers masih terbelenggu regulasi yang mengancam kebebasan pers. “(Pemerintah) menghasilkan regulasi-regulasi yang tidak mendukung kebebasan pers, yang belakangan kita tahu jadi banyak makan korban,” ujarnya di sela-sela konferensi nasional AJI mengenai tantangan jurnalisme di era digital. Regulasi yang menghalangi pers itu adalah pengesahan UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dan revisi KUHP. UU MD3 mengatur hukuman bagi orang yang menghina lembaga legislatif. Sementara revisi KUHP memuat 13 pasal yang bisa diarahkan untuk membungkam kritik. Namun yang paling banyak memakan korban adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Data Southeast Asian…
Author: Redaksi AMSI
Sinergi antara dunia kampus dan industri di era digital saat ini menjadi suatu yang mutlak. Khususnya dalam mempersiapkan lulusan siap pakai yang dibutuhkan dunia industri. Keberhasilan hal itu tidak terlepas dari kesesuaian materi pendidikan atau kurikulum di perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar. Dekan fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Dr Halomoan Harahap menilai sinergi ini merupakan kerjasama antara perguruan tinggi dan industri terkait sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa. Diharapkan kelak dapat menjadi bekal mereka saat memasuki dunia pekerjaan yang dinamis. “Mereka bisa memberikan kesempatan magang sehingga terjadi link and match yang baik antara industri dan kampus,” katanya, Rabu…
Sistem Pidana Peradilan Anak (SPPA) bisa mempidanakan siapapun, termasuk polisi sebagai penegak hukum, apalagi wartawan. ‘’Bicara anak itu perspektifnya hanya pada pelaku padahal ada anak dan saksi. Makanya dibuatlah pedoman yang mendorong pers untuk menghasilkan berita bernuansa positif dan berempati bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak,’’ kata Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun pada sosialisasi pedoman pemberitaan ramah anak di Makassar, Rabu(7/8). Peran media dianggap positif saat mengetahui seperti apa perannya yang secara langsung menciptakan iklim terbaik untuk anak sekaligus saat mampu memupuk empati dari para pembacanya. Terkait pemberitaan ramah anak, Dewan Pers telah melakukan teken MoU bersama…
Ketua Dewan Penasihat dan Pertimbangan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) A Sapto Anggoro mengatakan, apapun pilihan yang Anda tentukan kemudian dalam bisnis media online, yang pasti harus ada keberlanjutan. Hal ini penting, karena itu kunci utama untuk mewujudkannya dengan cara mendapatkan penghasilan atau revenue dari usaha media tersebut. Apabila revenue media online jelas, kata Sapto, pemilik media akan bebas menentukan arah perusahaan apakah akan menjadi anak kandung bahkan sampai jadi legenda, atau jadi komoditas, atau jadi startup rintisan yang menguasai pasar media. “Bicara bisnis media online, ada tiga hal yang bisa disampaikan,” ujar Sapto, dalam konferensi nasional “The Biggest Challenge…
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Jawa Bali dan Nusa Tenggara menggelar Lokakarya Media Periode II di Kota Batu, Senin-Selasa, 5-6 Agustus. Selain untuk meningkatkan kompetensi redaktur dan wartawan di Jawa Timur, kegiatan ini juga wujud kepedulian dalam rangka memerangi berita atau kabar hoax di tengah kecepatan dan keterbukaan informasi. “Kalau di dunia Migas saya kira tidak ada hoax. Tapi kita perlu mengadakan kegiatan ini sebagai apresiasi kami kepada media serta meningkatkan opini positif terhadap kegiatan usaha hulu migas di daerah,” ungkap Kepala SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi seusai membuka lokakarya. Narasumber yang…
Penyebaran berita bohong alias hoaks di negeri ini tidak bisa dianggap enteng. Apalagi, jumlah pengguana internet diperkirakan menembus 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah, peran media, terutama yang berbasis siber sangat penting untuk membantu masyarakat menangkal badai berita bohong yang semakin hari semakin kencang berembus serta meresahkan tersebut. Hal inilah pesan utama dalam Lokakarya Media II bertajuk ’Pengenalan Media Siber, Berita Hoaks, Serta Peraturan yang Terkait’ yang dilaksanakan di The Singhasari Resort, Batu, pada 5 dan 6 Agustus 2019 tersebut. Acara ini diinisiasi oleh SKK Migas dengan mengundang 34 redaktur…
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) berharap pemerintah mengeluarkan regulasi jelas terhadap perusahaan teknologi yang memproduksi konten atau berita, seperti Google, Facebook, dan sebagainya. Ini karena kehadiran perusahaan teknologi turut andil menjadi penyebar berita palsu (hoax) ke masyarakat. “Analoginya, berita ibaratnya penumpang. Semua berita-berita siber yang ada, baik dari perusahaan media siber, penyedia konten abal-abal, berita hoaks diangkut semua oleh bus, yakni perusahaan teknologi seperti Google.” “UU ITE hanya menjerat penumpangnya. Sementara busnya tidak diatur secara jelas,” terang Wens Manggut, Ketua AMSI saat mengisi materi Lokakarya Media 2019 bertema ‘Pengenalan Media Siber, Berita Hoaks, serrta Peraturan yang Terkait’ yang digagas SKK…
Lembaga Verifikasi Fakta, Full Fact mendesak Facebook mengeluarkan lebih banyak data untuk menekan angka penyebaran informasi palsu. Lembaga yang berbasis di Inggris itu, meminta Facebook berbagi konten untuk mengetahui seberapa cepat informasi palsu menyebar. Full Fact telah bekerjasama dengan Facebook sejak Januari 2019 dalam program pemeriksaan fakta. Sebagai mitra, Full Fact memeriksa setiap konten Facebook yang terindikasi menyebarkan berita palsu. Facebook meluncurkan program ini pada Desember 2016. Hingga kini, jejaring sosial itu memiliki 54 mitra pengecekan fakta yang bekerja dalam 42 bahasa. Salah satu anggota Full Fact, Julia Bain mengatakan, timnya bekerja memeriksa konten Facebook untuk menjaring informasi palsu. Selain…
Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah memberi beragam kemudahan sehingga masyarakat semakin mengandalkan penggunaan teknologi dalam kehidupannya. Hal ini berpengaruh pada cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, serta sifat dan karakter teknologi, sehingga patut menjadi perhatian pengelola badan publik. Apalagi memasuki era keterbukaan informasi saat ini, persoalan yang paling rumit bagi masyarakat Indonesia adalah terlalu banyak informasi dan sebagian besar informasi tersebut mungkin adalah informasi yang tidak benar atau hoaks. Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dengan sumber informasi menjadi begitu beragam, namun belum tentu teruji…