Di tengah disrupsi digital yang menggerus kepercayaan publik terhadap pers, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menegaskan pentingnya perusahaan media mengadopsi standar tata kelola yang baik melalui prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dan GEDI (Gender Equality, Diversity, Inclusion). Salah satu langkah nyata AMSI adalah menyusun Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bagi Perusahaan Media, sebagai mekanisme perlindungan jurnalis dan pekerja media sekaligus menjaga reputasi bisnis perusahaan pers.

Diseminasi modul dan SOP KBGO digelar AMSI pada 23 Juli 2024 secara daring, diikuti lebih dari 100 peserta dari kalangan pemimpin media, jurnalis, pekerja media, CSO/NGO, dan publik. Narasumber Nita Roshita (konsultan GEDI AMSI), Engelbertus Wendratama (PR2MEDIA), dan Uni Lubis (Pemimpin Redaksi IDN Times) memaparkan urgensi kebijakan ini dan praktik baik perusahaan media yang telah memiliki SOP anti kekerasan seksual dan KBGO, seperti IDN Times.

Modul dan SOP KBGO yang dikeluarkan AMSI menjelaskan alur penanganan kasus mulai dari pengaduan, investigasi internal hingga keputusan akhir, dengan penekanan pada prinsip berpihak kepada korban dan pendampingan psikologis. Dokumen ini juga fleksibel untuk diadaptasi sesuai kapasitas masing-masing perusahaan media. AMSI menegaskan, keberadaan SOP bukan hanya perlindungan etik, tetapi juga strategi bisnis yaitu perusahaan yang aman, inklusif, dan setara lebih dipercaya publik, meningkatkan produktivitas, dan menarik minat investor.

Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan KBGO bagi perusahaan media dapat diakses melalui amsi.or.id/dokumen. AMSI juga bekerja sama dengan SINDIKASI, FJPI, Konde.co, dan Magdalene.co dalam menyusun Modul Pencegahan dan Penanganan KBGO untuk Jurnalis dan Pekerja Media yang dapat digunakan secara luas.

Dengan inisiatif ini, AMSI mengajak seluruh anggota media digital untuk menjadikan kesetaraan gender dan perlindungan pekerja sebagai keunggulan kompetitif sekaligus pondasi membangun kembali kepercayaan publik terhadap jurnalisme berkualitas. (*)